Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Jokowi Tinggi, Politisi PDI-P Sebut Politik Identitas Tak Laku

Kompas.com - 23/05/2018, 06:55 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait meyakini bahwa permainan politik identitas sudah tidak laku untuk memengaruhi pemilih dalam Pemilu Presiden 2019.

Hal ini terlihat dari elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana yang tetap tinggi meskipun politik identitas masih kerap menyerang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Semakin hari, apalagi jelang Pilpres 2019, dukungan publik ke Jokowi semakin kuat dan tinggi," kata Maruarar kepada Kompas.com, Selasa (22/5/2018) malam.

Maruarar mengacu pada survei Indo Barometer yang dirilis kemarin. Presiden Jokowi sebagai petahana memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 40,7 persen.

Elektabilitas Jokowi masih unggul cukup jauh dari pesaing terkuatnya, Prabowo Subianto, yang hanya dipilih 19 persen responden.

Baca juga: Nawacita Jokowi Dinilai Rentan Diserang Oposisi Jelang Pilpres 2019

Menurut Maruarar, hampir tidak ada parpol atau tokoh yang mengaku telah memainkan politik identitas. Namun realitanya hal itu terjadi saat ini.

Untungnya, menurut dia, politik identitas itu tak memengaruhi pilihan rakyat terhadap Jokowi. Rakyat cukup cerdas untuk memilih berdasarkan kinerja dan kapabilitas.

"Hampir tidak ada orang Indonesia yang menginginkan politik identitas digunakan untuk memenangkan suatu kontestasi," kata anggota Komisi XI DPR ini.

Kompas TV Partai Gerindra dan PPP beri tanggapan atas hasil survei INES yang menunjukan elektabilitas Prabowo Subianto di atas 50%, sementara Joko Widodo hanya 20%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com