Ketua DPR Apresiasi Capaian Kinerja 3,5 Tahun Jokowi-JK

Kompas.com - 22/05/2018, 22:12 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018). Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memuji berbagai capaian yang diraih oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 3,5 tahun ini.

Hal itu menanggapi hasil survei Indo Barometer yang menyatakan 65,1 persen responden mengaku puas atas kinerja Jokowi-JK.

"Menurut saya hampir seluruh lembaga survei, semua merilis tingkat kepuasan publik itu berada di atas 60-70 persen. Di bidang politik selalu menempatkan posisi atas, meskipun dalam ekonomi survei menempatkan tingkat kepuasannya masih minim," kata Bambang dalam diskusi rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Baca juga: Survei Indo Barometer: 65,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Bambang menilai, dalam bidang politik dan ideologi, stabilitas pemerintahan terjaga dengan baik. Sebab, pemerintah mendapatkan dukungan kuat di parlemen untuk memuluskan kinerja pemerintahan.

"Hal ini berbeda dengan masa-masa awal yang sempat terbelah karena luka Pilpres 2014, waktu itu ada Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih," kata Bambang.

Selain itu keberadaan Undang-undang tentang Pemilu juga mampu memperkuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkeu: Kinerja APBN 2018 Mengalami Perbaikan Signifikan...

Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Di sisi lain, pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menangkal berbagai ancaman terhadap Pancasila.

"Di bidang ideologi, antisipasi atas ancaman ideologi Pancasila direspon oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan keberadaan BPIP," kata dia.

Pemerintah, kata dia, juga telah merangkul berbagai umat beragama untuk mempersempit celah konflik akibat permainan isu suku, agama, ras dan antargolongan.

 

Perhatian Khusus

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Nasional
Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X