Ketua DPR Apresiasi Capaian Kinerja 3,5 Tahun Jokowi-JK

Hal itu menanggapi hasil survei Indo Barometer yang menyatakan 65,1 persen responden mengaku puas atas kinerja Jokowi-JK.

"Menurut saya hampir seluruh lembaga survei, semua merilis tingkat kepuasan publik itu berada di atas 60-70 persen. Di bidang politik selalu menempatkan posisi atas, meskipun dalam ekonomi survei menempatkan tingkat kepuasannya masih minim," kata Bambang dalam diskusi rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Bambang menilai, dalam bidang politik dan ideologi, stabilitas pemerintahan terjaga dengan baik. Sebab, pemerintah mendapatkan dukungan kuat di parlemen untuk memuluskan kinerja pemerintahan.

"Hal ini berbeda dengan masa-masa awal yang sempat terbelah karena luka Pilpres 2014, waktu itu ada Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih," kata Bambang.

Selain itu keberadaan Undang-undang tentang Pemilu juga mampu memperkuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menangkal berbagai ancaman terhadap Pancasila.

"Di bidang ideologi, antisipasi atas ancaman ideologi Pancasila direspon oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan keberadaan BPIP," kata dia.

Pemerintah, kata dia, juga telah merangkul berbagai umat beragama untuk mempersempit celah konflik akibat permainan isu suku, agama, ras dan antargolongan.

Perhatian Khusus

Bambang juga mengingatkan agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada permainan politik identitas.

Ia khawatir politik identitas akan menimbulkan potensi konflik jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Politisi Golkar itu juga mengapresiasi capaian positif di bidang ekonomi. Menurut dia, selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan, agenda pembangunan nasional telah menunjukkan perbaikan.

"Seperti pembangunan infrastruktur, kemiskinan menurun, pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi terkendali, pengangguran menurun," kata dia.

Pemerintah juga memiliki program yang baik dalam menuntaskan kesenjangan, seperti bantuan pangan non tunai, sertifikat lahan gratis, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan program lainnya.

"Walaupun ekonomi global juga belum pulih dari krisis, tapi pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh stabil," katanya.

Dalam bidang hukum, Bambang mengapresiasi agenda pemberantasan korupsi Jokowi-JK. Namun, ia mengingatkan kejahatan korupsi yang masih tinggi perlu menjadi perhatian bersama. Bambang ingin indeks persepsi korupsi Indonesia menjadi lebih baik.

"Yang patut kita garisbawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam berbagai penanganan kasus korupsi. Itu salah satu kelebihan Pak Jokowi," kata dia.

Bambang turut mengingatkan agar pemerintah memperkuat upaya menuntaskan kesenjangan sosial. Sebab, ia melihat kesenjangan sosial yang berkepanjangan akan menghasilkan dampak buruk bagi Indonesia.

"Masalah ini yang juga bisa mengganggu masalah keamanan. Ini harus diwaspadai pemerintahan Jokowi-JK sampai kepengurusan akhirnya," kata dia.