Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Sejumlah Lembaga Survei, Waketum Gerindra Sebut Elektabilitas Jokowi Justru Turun Tajam

Kompas.com - 22/05/2018, 03:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan, partainya tidak mempersoalkan hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto selalu di bawah Joko Widodo.

Ia mengatakan, partainya tidak mendasarkan keputusan politik terhadap sejumlah lembaga survei.

"Kami lebih percaya apa yang disebut big data. Dari situ, kami bisa mempelajari voters behaviour atau perilaku pemilih," ujar Ferry kepada Kompas.com, saat ditemui usai konferensi pers hasil survei Charta Politika di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (21/5/2018).

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Jokowi 51,2 Persen, Prabowo 23,3 Persen

Berdasarkan hal itu, lanjut Ferry, ia menemukan fakta yang jutsru bertolak belakang dengan hasil yang didapatkan sejumlah lembaga survei soal elektabilitas Jokowi dan Prabowo.

Meski tidak menyebutkan angka pasti, internal menemukan fakta bahwa elektabilitas Prabowo terus menanjak seiring penurunan elektabilitas Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.Fabian Januarius Kuwado Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.

 

"Kami punya referensi yang namanya big data. Dari sana sangat memperlihatkan ada kenaikan elektabilitas Prabowo meskipun tidak drastis, namun meningkat terus. Itu berbanding dengan elektabilitas Pak Jokowi yang turunnya lebih tajam," lanjut dia.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Menurut big data tersebut, lanjut Ferry, penurunan elektabilitas Jokowi disebabkan sejumlah kondisi, salah satunya kondisi ekonomi yang dinilainya menuju ke keterpurukan.

"Beberapa indikator belakangan ini akan membuat trend penurunan Pak Jokowi akan turun bebas. Kalau rupiah Rp 14.500, jangan-jangan enggak jadi Pilpres kali. Sudah berontak rakyat," ujar Ferry.

Diketahui, survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Joko Widodo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto.

Baca juga: Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Hal itu tercermin dari pertanyaan survei terhadap 2.000 responden, yakni "seandainya Pemilu Presiden hanya diikuti oleh 7 nama di bawah ini, siapa yang akan Bapak/ Ibu/ Saudara pilih sebagai presiden RI?"

"Kalau dilihat dari angka, Jokowi masih dominan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers hasil rilis di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Hasilnya, sebanyak 51,2 persen responden memilih Joko Widodo dan sebanyak 23,3 persen responden memilih Prabowo Subianto.

Baca juga: SBY dan Prabowo Bakal Kembali Bertemu

Survei yang digelar Litbang Kompas, beberapa waktu sebelumnya, juga menunjukkan hal yang sama. Elektabilitas Jokowi sebesar 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen.

Kompas TV Menurut survei INES, elektabilitas Jokowi hanya 27,2 persen. Sementara elektabilitas Prabowo mencapai 50,2 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com