Disebut Dukung Terorisme, Gerindra Laporkan Pemilik 11 Akun Medsos ke Polisi - Kompas.com

Disebut Dukung Terorisme, Gerindra Laporkan Pemilik 11 Akun Medsos ke Polisi

Kompas.com - 15/05/2018, 15:50 WIB
Bareskrim PolriKOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Bareskrim Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Advokasi Partai Gerindra melaporkan pemilik 11 akun media sosial (medsos) ke Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, 11 akun media sosial itu menuding Partai Gerindra sebagai partai pendukung terorisme.

"Ada akun-akun yang memfitnah Partai Gerindra," ujarnya di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat.

Baca juga: Musuh Sesungguhnya Pak Jokowi Bukan Prabowo, tetapi Fitnah...

Partai Gerindra menilai akun-akun yang dilaporkan dengan sengaja mengambil momentum politik di tengah situasi duka cita akibat serangan bom di Surabaya.

Caranya, kata dia, yakni dengan menyebut Partai Gerindra sebagai pendukung dan motor terorisme.

Selain itu, Partai Gerindra juga dinilai partai yang menghambat penyelesaian revisi UU Antiterorisme di DPR.

"Seolah-olah Gerindra ini bertangung jawab terhadap tidak sahnya UU Antiterorisme," kata dia.

Baca juga: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Akan Buat Pusat Data Hoaks Nasional

Habiburokhman menuturkan, Partai Gerindra menilai tindakan kesebelas akun-akun tersebut telah mencoreng nama baik Partai Gerindra yang sudah dibangun selama ini.

"Tuduhan itu bisa menimbulkan kebencian golongan masyarakat kepada kami Partai Gerindra. Ini berbahaya," ucap Habiburokhman.

Pemilik akun yang dilaporkan yakni pemilik akun Facebook dengan nama KataKita, Lambe Nyinyir, Teras Hosang, Nyoman Suanda Santra, Amrit Punjambi, Yusuf Muhammad, Sudirman Kadir, Herlina Batur-Batur, Helmy Rijaalul Ghod, dan Derek Manangka.

Baca juga: Presiden: Jangan Sampai Berita Bohong, Fitnah, Ada di Mana-mana


Sementara satu akun lainnya yakni yakni akun Twitter dengan nama akun @vaiyo (#JakartaBerduka).

Kesebelas akun dilaporkan atas pelanggaran Pasal 27 UU ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial dan Pasal 28 UU ITE terkait dengan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Komentar
Close Ads X