Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Akan Buat Pusat Data Hoaks Nasional

Kompas.com - 02/03/2018, 12:34 WIB
Berita palsu atau bohong (hoaks) kini banyak bertebaran di dunia maya. Masyarakat diimbau dapat memilah berita asli dan berita hoaks dengan memverifikasi melalui sumber-sumber tepercaya. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANBerita palsu atau bohong (hoaks) kini banyak bertebaran di dunia maya. Masyarakat diimbau dapat memilah berita asli dan berita hoaks dengan memverifikasi melalui sumber-sumber tepercaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Nugroho mengungkapkan ada sejumlah tindakan yang akan dilakukan pihaknya dalam menangkal masifnya berita hoaks selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti.

Salah satunya adalah dengan membangun pusat data hoaks nasional.

"Pertama, melakukan fact checking, kami sudah membangun database hoaks nasional dalam konten berbahasa indonesia, yang sedang kami tingkatkan ke database global," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

MAFINDO akan bekerja sama dengan para pengecek fakta di berbagai negara. Septiaji juga telah mempersiapkan pengecek fakta penuh waktu dan sukarelawan dari berbagai jaringan MAFINDO di daerah.

"Kami juga sudah berkolaborasi dengan dua media, yakni Kompas.com dan Tempo.co dan ada 15 media online lagi yang akan bergabung dengan kolaborasi fact checking bareng," kata dia.

Baca juga : Sindikat The Family MCA Bukti Minimnya Pengetahuan Masyarakat soal Hoaks

Strategi ini memungkinkan isu-isu hoaks yang telah terbongkar oleh para jurnalis maupun relawan bisa dimuat di media massa. Dengan catatan, media harus memuat identitas orang yang berhasil membongkar isu hoaks yang ada.

"Kami juga sekarang melakukan integrasi dengan Google Fact Check, yang misalnya orang mencari suatu informasi dan hasilnya itu dari situs abal-abal, nanti ada flagnya bahwa itu informasi menyesatkan," ujarnya.

Terkait kerjasama dengan pemerintah, Septiaji mengaku pihaknya menjalin kerjasama dengan jaringan anak muda yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat edukasi dan literasi.

"Dan (kami) mendorong bagaimana anak muda itu bisa membuat produk konten yang positif gitu ya," ungkap dia.

Baca juga : Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Gegabah Sebar Hoaks

Selain itu, MAFINDO juga bekerja sama dengan pihak lainnya melalui pembangunan hoaks crisis center yang tersebar di tiga wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Nasional
Sambangi Kejagung, MAKI Serahkan Dokumen soal Jaksa Pinangki

Sambangi Kejagung, MAKI Serahkan Dokumen soal Jaksa Pinangki

Nasional
Kemenristek: Klaim Penemuan Obat Covid-19 Tak Bisa Tiba-tiba, Ada Prosedurnya

Kemenristek: Klaim Penemuan Obat Covid-19 Tak Bisa Tiba-tiba, Ada Prosedurnya

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Menunggu Obat dan Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Menunggu Obat dan Vaksin

Nasional
Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya

Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya

Nasional
KPU Pangkas Usulan Tambahan Dana Pilkada Jadi Rp 2,6 Triliun

KPU Pangkas Usulan Tambahan Dana Pilkada Jadi Rp 2,6 Triliun

Nasional
Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

Nasional
Erick Thohir: PNS dan Pegawai BUMN Tak Dapat BLT Rp 600.000 per Bulan

Erick Thohir: PNS dan Pegawai BUMN Tak Dapat BLT Rp 600.000 per Bulan

Nasional
Ada 8 Daerah yang Zona Merah Empat Minggu Berturut-turut, Ini Daftarnya

Ada 8 Daerah yang Zona Merah Empat Minggu Berturut-turut, Ini Daftarnya

Nasional
PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun

PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun

Nasional
LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual Sering Diasingkan Lingkungannya

LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual Sering Diasingkan Lingkungannya

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Ganti Bansos dengan Uang Tunai

Komisi VIII Minta Pemerintah Ganti Bansos dengan Uang Tunai

Nasional
Wapres Sebut Tantangan Ekonomi Syariah adalah Permodalan

Wapres Sebut Tantangan Ekonomi Syariah adalah Permodalan

Nasional
LPSK: Kekerasan Seksual di Sekolah Cukup Tinggi

LPSK: Kekerasan Seksual di Sekolah Cukup Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X