Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Jangan Sampai Berita Bohong, Fitnah, Ada di Mana-mana

Kompas.com - 27/03/2018, 14:02 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) untuk ikut mengedukasi masyarakat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

"Jangan sampai pilkada karena keterbukaan media sosial, berita bohong, fitnah, ada dimana-mana," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurut Presiden, peran DPRD untuk mengedukasi masyarakat sangat penting. Sebab tidak semua masyarakat mampu menyaring informasi yang membludak, terutama di media sosial.

(Baca juga: Saksikan Debat Calon Pilkada Sulsel di KompasTV, Rabu Malam Ini)

Selain itu, Presiden juga mengatakan edukasi yang dilakukan oleh anggota DPRD merupakan bagian dari upaya untuk mematangkan politik masyarakat.

"Sehingga tidak mempan ditembak hoaks, kabar bohong, fitnah-fitnah yang tidak baik. Itulah kematangan yang kita inginkan," kata dia.

Presiden mengingatkan agar isu ras, suku, agama dan antar golongan atau isu SARA dihindari apalagi jelang pemilu. Jangan sampai, tutur dia, akibat isu tersebut terjadi benturan, gesekan antar masyarakat.

(Baca juga: Ketua RT Harus Cuti jika Ikut Kampanye Pilkada Kota Probolinggo)

Sebagai bangsa yang besar, ucap Presiden, semua orang harus tahu Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Sehingga penting untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya tanya Dubes Singapura, ada 4 suku di sana. Afghanistan, tanya juga, ada 7. Indonesia 714. Supaya kita sadar semuanya bahwa kita negara yang besar," ucap dia.

Kompas TV Hasil jajak pendapat kompas menyimpulkan bahwa publik sangat terbuka dengan kehadiran sosok muda untuk menjadi pemimpin daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com