Presiden: Jangan Sampai Berita Bohong, Fitnah, Ada di Mana-mana

Kompas.com - 27/03/2018, 14:02 WIB
Presiden Joko Widodo, Selasa (27/3/2018), memberikan pembekalan kepada 33.155 CPNS hasil seleksi 2017. Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo, Selasa (27/3/2018), memberikan pembekalan kepada 33.155 CPNS hasil seleksi 2017.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) untuk ikut mengedukasi masyarakat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

"Jangan sampai pilkada karena keterbukaan media sosial, berita bohong, fitnah, ada dimana-mana," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurut Presiden, peran DPRD untuk mengedukasi masyarakat sangat penting. Sebab tidak semua masyarakat mampu menyaring informasi yang membludak, terutama di media sosial.

(Baca juga: Saksikan Debat Calon Pilkada Sulsel di KompasTV, Rabu Malam Ini)

Selain itu, Presiden juga mengatakan edukasi yang dilakukan oleh anggota DPRD merupakan bagian dari upaya untuk mematangkan politik masyarakat.

"Sehingga tidak mempan ditembak hoaks, kabar bohong, fitnah-fitnah yang tidak baik. Itulah kematangan yang kita inginkan," kata dia.

Presiden mengingatkan agar isu ras, suku, agama dan antar golongan atau isu SARA dihindari apalagi jelang pemilu. Jangan sampai, tutur dia, akibat isu tersebut terjadi benturan, gesekan antar masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Ketua RT Harus Cuti jika Ikut Kampanye Pilkada Kota Probolinggo)

Sebagai bangsa yang besar, ucap Presiden, semua orang harus tahu Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Sehingga penting untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya tanya Dubes Singapura, ada 4 suku di sana. Afghanistan, tanya juga, ada 7. Indonesia 714. Supaya kita sadar semuanya bahwa kita negara yang besar," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X