Jokowi Minta Pajak Ekspor di Pusat dan Daerah Dihilangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk menghilangkan faktor-faktor yang bisa menghambat pertumbuhan ekspor.

"Khusus untuk ekspor, berbagai hambatan ekspor, baik di perizinan, di perbankan, di pembiayaan, termasuk pajak dan kepabeanan harus segera kita hilangkan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Baca juga: Pemerintah Antisipasi Kenaikan Impor yang Lebih Cepat dari Ekspor

Rapat tersebut membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019.

Menghilangkan hambatan ekspor tersebut, kata Jokowi, bukan hanya tugas dari pemerintah pusat saja. Tapi, pemerintah daerah juga turut menjalankan kewajibannya dalam mempermudah kegiatan ekspor.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada jajarannya agar tidak ragu membuat insentif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Baca juga: Hadapi Gejolak Pasar, Pemerintah Dorong Investasi dan Ekspor

"Jangan kita ragu untuk mendesain insentif-insentif yang tepat, segera lakukan sekarang dan kita harapkan manfaatnya akan segera datang," ujar Kepala Negara.

Dengan cara itu, Jokowi meyakini momentum pertumbuhan ekonomi nasional di Kuartal pertama 2018 yang mencapai angka 5,06 persen bisa ditingkatkan lagi.