Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/03/2018, 12:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong nelayan tradisional di Provinsi Papua Barat untuk mengekspor ikan-ikan hasil tangkapannya.

Menurut Susi, ekspor oleh nelayan tradisional Papua Barat saat ini sangat memungkinkan karena pemerintah telah menyediakan jalurnya.

"Saya beberapa waktu lalu bertemu Pelindo IV. Mereka akan membawa cold storage terapung ya, untuk membeli ikan dari nelayan tradisional dan langsung ekspor dari timur Indonesia," ujar Susi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (19/3/2018).

(Baca juga: Ekspor Ikan Maluku ke Perancis Terhambat Aturan yang Ketat)

 

Susi berencana, ekspor ikan dari nelayan tradisional Papua Barat sudah dapat dimulai April atau Mei 2018 mendatang.

KKP sendiri telah membantu nelayan tradisional di Papua Barat dengan memberikan bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, yakni berupa jaring.

Alat tersebut sebagai pengganti alat tangkap ikan yang sudah dilarang namun masih digunakan oleh nelayan tradisional sebelum sekarang.

"Alat itu tidak hanya akan melestarikan lingkungan dan biota laut, namun bisa meningkatkan hasil tangkapan serta menyejahterakan para nelayan, khususnya di Papua Barat," lanjut Susi.

Susi menegaskan, kebijakan larangan penggunana alat penangkapan ikan tak ramah lingkungan bukan bermaksud untuk menyengsarakan nelayan tradisional.

"Kita berpikir jauh ke depan untuk masyarakat nelayan sendiri, supaya bisa sejahtera," lanjut dia.

(Baca juga: Siap-siap, Aturan Ekspor Ikan Cara SIMP Segera Diberlakukan di AS)

 

Dalam kesempatan itu, Susi juga berharap kebijakan menghentikan beroperasinya kapal nelayan asing dan kapal nelayan yang menggunakan trawl tidak hanya diupayakan oleh kementeriannya saja, melainkan juga harus diikuti oleh pemerintah daerah.

Sebab, KKP tidak mungkin melakukan penjagaan di seluruh wilayah perairan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mulai menjaga wilayah perairannya sendiri demi kesejahteraan nelayan mereka sendiri.

"Kami di Jakarta membantu dengan policy dan support maksimum yang bisa kita berikan. Tetapi tentunya yang paling bisa menjaga dan bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah daerah," ujar Susi.

Kompas TV Kepastian mendapat penghasilan juga jadi ancaman bagi generasi muda di Tanjung Binga. Anak muda putus sekolah dan memilih melaut.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com