Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Berharap RUU Antiterorisme Segera Rampung

Kompas.com - 14/05/2018, 19:32 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus anggota Pansus DPR RI untuk RUU Antiterorisme Risa Mariska menyatakan, pihaknya berharap pembahasan mengenai RUU Antiterorisme dapat segera selesai.

Pembahasan ini pun diharapkan rampung pada masa sidang berikutnya yang dimulai pada 18 Mei 2018 mendatang.

"Harapannya saya, masa sidang besok selesai (pembahasan mengenai RUU Antiterorisme)," kata Risa di sela-sela diskusi tentang RUU Antiterorisme di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Baca juga: RUU Anti-terorisme Lama Selesai karena Bahas Pelibatan TNI

Risa menyatakan, apabila di dalam Pansus RUU Anti-terorisme masih terjadi perdebatan, maka ia meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah terbaik. Ini termasuk opsi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Kalau memang nanti Pansus belum bisa selesaikan tugasnya dalam rapat Pansus, harapan saya yang terbaik bagi negara, itu keputusannya di Presiden," sebut Risa.

Ia menyatakan, pihaknya akan menghormati apapun keputusan yang akan diambil Presiden. Namun demikian, sebagai anggota Pansus, Risa menyatakan pula bakal bekerja keras dan maksimal untuk merampungkan RUU Antiterorisme.

Baca juga: Pasal-pasal yang Jadi Perdebatan Selama Pembahasan Revisi UU Antiterorisme

RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum rampung sejak Pansus DPR bekerja pada Maret 2016. Rapat pun dilakukan secara tertutup oleh Pansus.

Presiden Jokowi pun meminta RUU Antiterorisme dapat segera diselesaikan. Sebab, revisi UU tersebut sudah diajukan pemerintah kepada DPR sejak Februari 2016 silam.

"Artinya sudah dua tahun. Untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya pada masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang," terang Jokowi.

Kompas TV Karena teror yang bertubi - tubi elemen masyarakat ramai menyuarakan pengesahan RUU Anti Terorisme.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com