Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diimbau Tak Sebarkan Video Kerusuhan di Mako Brimob

Kompas.com - 09/05/2018, 12:39 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto dan video kerusuhan yang terjadi di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Sebab, foto dan video tersebut memang sengaja diambil oleh tahanan untuk menyebarkan teror dan ketakutan.

"Saya mengimbau masyarakat agar tidak ikut menyebarkan konten-konten video yang sengaja disebarkan oleh kelompok teroris. Mereka menyebarkan video-video tersebut untuk menghidupkan sel-sel teror lainnya dan sekaligus menebarkan ketakutan di tengah masyarakat," kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (9/5/2018).

Baca juga: Polri: Sepele, Pemicu Keributan di Mako Brimob Hanya karena Makanan

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.Fabian Januarius Kuwado Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.

Charles pun mendorong pemerintah melakukan monitoring dan pemblokiran terhadap situs-situs dan akun media sosial yang digunakan untuk penyebaran ideologi dan alat komunikasi para pelaku teror.

Politisi PDI-P ini juga meminta masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian.

"Seperti yang disampaikan pihak Mabes Polri situasi masih dalam penanganan. Saya memiliki keyakinan bahwa Polri bisa mengendalikan situasi di tahanan Mako Brimob dengan baik," kata Charles.

Baca juga: Polisi Masih Negosiasi dengan Para Tahanan di Mako Brimob

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal menginformasikan telah terjadi insiden di dalam Mako Brimob.

Insiden itu dipicu keributan antara tahanan dan petugas kepolisian.

Menurut Iqbal, beberapa orang termasuk anggota Brimob terluka akibat insiden tersebut. Saat ditemui pada Rabu (9/5/2018) pukul 01.00 dini hari, Iqbal mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kompas TV Penjagaan diperketat usai kerusuhan yang terjadi pada Selasa (8/5) malam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com