Polisi Masih Negosiasi dengan Para Tahanan di Mako Brimob

Kompas.com - 09/05/2018, 12:34 WIB
Sejumlah petugas berjaga pasca kerusuhan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). Kerusuhan terjadi di dalam rutan yang ada di lokasi tersebut pada Selasa (8/5/2018) malam. MAULANA MAHARDHIKASejumlah petugas berjaga pasca kerusuhan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). Kerusuhan terjadi di dalam rutan yang ada di lokasi tersebut pada Selasa (8/5/2018) malam.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepolisian masih bernegosiasi dengan para tahanan di rumah tahanan di Mako Brimob, Depok. Polisi meminta mereka menaati aturan.

Masyarakat diminta tetap tenang menyikapi peristiwa keributan di Rutan yang melibatkan para tahanan dengan polisi.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal di sekitar Mako Brimob, Rabu (9/5/2018).

"Masyarakat harap tenang bahwa kami meyakinkan situasi dapat kami kendalikan. Upaya-upaya kepolisian terus kami lakukan, soft approach, pendekatan dan upaya-upaya lain juga sudah kami lakukan karena ini adalah proses negosiasi dan juga ini memerlukan proses. Sampai saat ini situasi dapat dikendalikan," tutur Iqbal.

Baca juga : Polri: Sepele, Pemicu Keributan di Mako Brimob Hanya karena Makanan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal saat memberikan keterangan pada awak media yang meliput tak jauh dari gerbang Mako Brimob, Rabu (9/5/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal saat memberikan keterangan pada awak media yang meliput tak jauh dari gerbang Mako Brimob, Rabu (9/5/2018).
Namun, ia tak mengonfirmasi apakah di dalam rutan Mako Brimob terjadi penyanderaan oleh narapidana terorisme.

"Kami belum bisa sampaikan saat ini karena kami dalam tahapan-tahapan untuk melakukan komunikasi, negosiasi," ucapnya.

Baca juga : Fadli Zon: Di Mako Brimob Saja Ada Kerusuhan, apalagi Tempat Lain

Menurut Iqbal, insiden di rutan Mako Brimob berawal dari keributan antara tahanan dan petugas di salah satu blok tahanan.

Keributan tersebut bermula dari penolakan pihak keluarga narapidana terorisme saat polisi hendak memeriksa makanan yang dibawa.

Ketika itu, pihak keluarga bermaksud menjenguk salah satu narapidana terorisme.

"Memang di media-media maupun media sosial berkembang. Nah, saya kan ada di TKP sejak tadi malam. Saya lihat tahap demi tahap. bahwa apa yang diklaim oleh si A, B dan lain lain itu sama sekali tidak benar," ujar Iqbal.

Baca juga : Ombudsman Minta Polri Tak Lambat Beri Info soal Kerusuhan di Mako Brimob

"Bahwa pemicunya adalah hal yang sepele, pemicunya adalah masalah makanan," ucapnya.

Iqbal menegaskan, sesuai standar prosedur operasional, seluruh makanan yang berasal dari luar dan diberikan kepada tahanan harus melalui pemeriksaan.

"Sesuai SOP memang makanan diverifikasi oleh kami apakah ada barang-barang lain, itu terjadi keributan, cekcok," kata Iqbal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X