Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta Duga Ada Parpol Terlibat Deklarasi #2019GantiPresiden

Kompas.com - 07/05/2018, 13:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mencurigai ada keterlibatan partai politik dalam deklarasi relawan #2019GantiPresiden.

"Parpol ini kan lihai. Bisa saja anak kucing disuruh jalan-jalan. Meong-meoang di suruh jalan-jalan," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Oesman menilai, pembentukan relawan tersebut belum waktunya dilakukan namun sengaja dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Ia menambahkan gerakan relawan #2019GantiPresiden juga menyalahi tahapan pemilu sebab saat ini belum memasuki masa kampanye.

Baca juga : Marak #2019GantiPresiden, Relawan Jokowi Buat Tagar Tandingan

"Itu gerakan ganti tidak benar. Belum waktunya kok sudah diganti. Artinya ada kelompok tertentu yang ingin mem-blowup, yang ingin mematangkan situasi agar gerakan itu mengambil keputusan yang beda. Dan itu perbuatan yang tercela," kata Oesman lagi.

Ia pun memastikan para pendukung Jokowi tak akan membuat deklarasi gerakan tandingan untuk melawasn isu tersebut.

"Tidak, you lihat saja sampai sekarang enggak ada itu," lanjut dia.

Sebelumnya relawan #2019GantiPresiden dideklarasikan di Silang Barat Daya Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018).

Meski begitu, gerakan tersebut belum menyatakan dukungan resmi ke salah satu tokoh untuk menjadi calon presiden 2019, termasuk ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga : Gerakan #2019Ganti Presiden Belum Beri Dukungan ke Prabowo

"Semua, Pak Prabowo kah, Pak Gatot (Nurmantyo) kah, Pak Yusril (Izha Mahendra) kah, Pak Sohibul Iman kah, Aher kah, TGB (Tuan Guru Bajang) kah, termasuk Pak Jokowi...," ujar Inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera.

Kompas TV Warga mempertanyakan pelarangan atribut politik saat ikut "Car Free Day".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com