JAKARTA, KOMPAS.com - Deklarasi akbar gerakan #2019GantiPresiden sudah dilangsungkan di sisi selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2019).
Meski begitu, gerakan tersebut belum menyatakan dukungan resmi ke salah satu tokoh untuk menjadi calon presiden 2019, termasuk ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Semua, Pak Prabowo kah, Pak Gatot (Nurmantyo) kah, Pak Yusril (Izha Mahendra) kah, Pak Sohibul Iman kah, Aher kah, TGB (Tuan Guru Bajang) kah, termasuk Pak Jokowi...," ujar Inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera.
"Kami minta buktikan bahwa mereka adalah orang yang akan perjuangkan Pancasila wujud dan nyata. Kalau terwujud kami akan dukungan," sambung dia.
Seperti diketahui, dalam berbagai survei oleh lembaga survei, nama Prabowo menjadi lawan terkuat Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Sementara tokoh lainnya jauh tertinggal.
Baca juga : Gerakan #2019GantiPresiden Tak Tutup Peluang Dukung Jokowi, Asal...
Meski begitu, Mardani mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukanlah gerakan yang akan bicara nama calon presiden 2019, setidaknya sampai hari ini.
Sebab rencananya, gerakan tersebut baru akan mengambil sikap secara resmi terkait calon presiden pada 4-10 Agustus 2018.
"Semua diserahkan kepada proses politik, fokus gerakan ini menjadi pressure grup, menjadi pendidikan politik agar negeri ini tahu bahwa riak, bicara, usaha ganti presiden legal dan konstitusional selama dilaksanakan dalam Pilpres 17 April 2019," ucap Mardani.
Sebelumnya, Mardani mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang legal. Sebab dalam konsitusi pada 28 E ayat 2 dan 3 UUD 1945, setiap orang berhak berkumpul dan berserikat serta berhak berpendapat.
Gerakan #2019GantiPresiden pula tuturnya tidak memaksa Presiden Jokowi lengser saat ini. Namun gerakan ini ingin pergantian presiden terjadi secara konstitusional lewat Pilpres 2019 mendatang.