Neno Warisman, Donatur Terbesar Deklarasi #2019GantiPresiden

Kompas.com - 06/05/2018, 15:17 WIB
Ketua Jaklovers, komunitas pendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menjadi calon gubernur DKI, Neno Warisman, mengunjungi rumah Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/8/2016). Nursita SariKetua Jaklovers, komunitas pendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menjadi calon gubernur DKI, Neno Warisman, mengunjungi rumah Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/8/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok masyarakat menggelar deklarasi akbar Gerakan #2019GantiPresiden di sisi selatan Monas, Jakarta Pusat, Dalam deklarasi itu juga dibagikan buku saku kepada masyarakat tentang inti gerakan tersebut.

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera mengungkapan asal muasal dana yang dipergunakan untuk deklarasi termasuk membuat buku tersebut.

"Sekarang ini (dananya) sekitar Rp 40 juta rupiah," ujarnya di sisi selatan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).

Menurut pria yang juga Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dana Rp 40 tersebut berasal dari patungan relawan. Namun donatur terbesarnya yakni Neno Warisman.

Baca juga : Saat Inisiator CFD Saksikan Debat Satpol PP dengan Pria Berkaus #2019GantiPresiden ...

Neno Warisman adalah mantan penyanyi sekaligus bintang film era 1980-an. Namun saat ini, ia lebih aktif di dunia religi, sosial, dan pendidikan.

Mardani mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang legal. Sebab dalam konsitusi pada 28 E ayat 2 dan 3 UUD 1945, setiap orang berhak berkumpul dan berserikat serta berhak berpendapat.

Gerakan #2019GantiPresiden pula, tuturnya, tidak memaksa Presiden Jokowi lengser saat ini. Namun, gerakan ini ingin pergantian presiden terjadi secara konstitusional lewat Pilpres 2019 mendatang.

Meski begitu, Mardani menyadari bahwa gerakan itu rawan ditunggangi. Namun. ia mengatakan bahwa pihaknya sudah punya cara agar hal itu bisa diminimalisir.

"Kami membuat sistem bagaimana relawan tertata dengan baik, bagaimana pesan tertata dengan baik. Sesudah deklarasi kami tanggungjawab agar gerakan ini bermanfaat bagi negeri bukan merusak," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X