Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh yang Selalu Berteriak di Depan Istana Kosong Saat "May Day"...

Kompas.com - 02/05/2018, 10:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Setiap tanggal 1 Mei, seputar Istana Kepresidenan, Jakarta, selalu menjadi tujuan para buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Buruh berdatangan dari Jakarta dan sekitarnya dan berteriak menuntut banyak hal, yang intinya perbaikan kesejahteraan.

Pada 1 Mei 2015, para buruh meneriakkan 10 tuntutan di depan Istana Presiden. Tuntutan itu mulai dari kenaikan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK) sebesar 32 persen, menuntut penambahan jaminan kesehatan sebesar Rp 30 triliun dalam APBN, hingga menuntut menghapus sistem kerja outsourcing.

Tepat setahun kemudian, para buruh kembali datang. Kali ini tuntutan berkurang satu menjadi sembilan tuntutan. Tuntutan itu antara lain menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, naikkan upah minimum sebesar 30 persen, menolak pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN hingga menolak kriminalisasi aktivis buruh.

Kemudian, pada 1 Mei 2017  buruh kembali "menggedor" Istana. Tuntutan mereka semakin sedikit, hanya tiga poin, yakni hapus sistem kerja outsourcing dan magang, peningkatan jaminan sosial, dan menolak upah murah.

Baca juga: "May Day", Jokowi Berkegiatan di Istana Bogor

Kemarin, Selasa (1/5/2018), buruh tetap mendatangi Istana. Dari seberang tempat Presiden Jokowi berkantor, mereka menuntut beberapa poin. 

Tuntutan itu antara lain menghapus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, hapus upah rendah dan yang belakangan menjadi isu hangat di publik, menuntut penghapusan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kali ini, buruh juga menuntut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mundur dari jabatannya.

Bahkan, demonstrasi buruh pada May Day ini dijadikan momentum dalam bentuk deklarasi dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Bagi pemerintah, tentu tidak mudah merespons seluruh tuntutan buruh ini. Ibarat timbangan, pemerintah harus menempatkan buruh sama untungnya dengan pengusaha.

Pemerintah pun memilih untuk tidak berhadap-hadapan langsung dengan buruh tiap May Day. Presiden Joko Widodo, sama seperti Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah sekali pun menemui buruh saat May Day.

Sebagai catatan, selain Presiden Soekarno, memang belum pernah ada Presiden RI yang "nekat" berorasi di hadapan buruh saat Hari Buruh Internasional.

Baca juga: Aksi May Day, Para PRT Goyang Kucek Baju di Depan Pintu Monas

Istana kosong

Saat menjabat presiden, Jokowi tercatat tidak pernah berada di Istana Kepresidenan saat Hari Buruh Internasional atau May Day. Berikut aktivitas Jokowi berdasarkan penelusuran Kompas.com

1 Mei 2015:
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Ngawi, Jawa Tengah.

1 Mei 2016:
Presiden Jokowi berkegiatan tertutup di Istana Presiden Bogor. Satu-satunya kegiatan Presiden yang terbuka bagi pewarta saat itu adalah konferensi pers mengenai pembebasan warga negara Indonesia dari gerilyawan di Filipina.

1 Mei 2017:
Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja di Hong Kong. Di sana, ia menemui delegasi bisnis negara setempat sekaligus bertemu warga negara Indonesia yang bekerja di sana.

1 Mei 2018 
Presiden Jokowi lagi-lagi tidak berkegiatan di Istana Presiden Jakarta. Ia membuka Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendikiawan Muslim Wasathiyah Dunia di Ruang Garuda, Istana Presiden Bogor.

Hingga saat ini, tidak ada seorang pun pejabat di lingkungan Istana Presiden yang bersedia dikutip pernyataannya mengenai aktivitas Jokowi saat May Day.

Kompas TV Menyambut Hari Buruh sedunia, DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan buruh anggota serikatnya, tak akan turun ke jalan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com