Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romy: Sebaiknya Bu Rini Terus Terang, Supaya Tak Ada Spekulasi

Kompas.com - 30/04/2018, 22:09 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menilai bocornya rekaman pembicaraan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir memiliki tujuan politis.

"Yang pasti pembocoran itu sudah bermaksud politis, kalau misalnya tidak bermaksud politis tentu tidak dibocorkan," ujar politisi yang akrab disapa Romy itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).

(Baca juga: KPK Bisa Bergerak Cek Indikasi Korupsi dari Percakapan Rini dan Bos PLN)

Terlepas dari adanya dugaan dibocorkan atau unsur ketidaksengajaan, lanjut Romy, sebaiknya Rini mengungkapkan maksud dari percakapan tersebut ke publik.

Jika rekaman yang beredar tak utuh, maka Rini seharusnya mengungkapkan rekaman utuh sekaligus memberikan penjelasan terkait maksud dari percakapan itu.

"Terlepas dari dibocorkan atau ketidaksengajaan, maka yang pasti Bu Rini sebaiknya mengungkap supaya terang benderang apa yang di balik percakapan itu," kata Romy.

"Ada baiknya percakapan itu di buka ke publik, agar publik tidak menerka-nerka dan tidak suudzon dengan adanya percakapan itu," ucapnya.

(Baca juga: Soal Rekaman Percakapan dengan Dirut PLN, Rini Bilang Tunggu Saja)

Menurut Romy, rekaman yang terlanjur beredar tersebut rentan digunakan untuk kepentingan politik bila Rini tak segera memberikan klarifikasi kepada publik. Dengan begitu, masyarakat juga tidak akan berspekulasi.

Ia memandang persoalan tersebut harus segera disikapi tanpa perlu menunggu perintah dari Presiden Joko Widodo.

"Jadi menurut saya tentu (Rini) harus segera mengungkap percakapan tersebut seterang-terangnya ke publik apa urgensi percakapan itu sehingga masyarakat tidak membangun spekulasi," ujar Romy.

"Lebih baik segera berterus terang dari pada diterusterangkan orang dengan kondisi yang tidak sebagaimana seharusnya," tuturnya.

(Baca juga: Presiden Jokowi Enggan Komentar soal Rekaman Rini dan Dirut PLN)

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyebut rekaman percakapan Rini Soemarno dengan Sofyan basir yang beredar di masyarakat, sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

"Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi' saham sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekanan suara tersebut," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro seperti dikutip dari Kontan, Minggu (29/4/2018).

Imam mengatakan, memang benar bahwa Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Percakapan terjadi setahun yang lalu.

Menurut dia, dalam diskusi tersebut, baik Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN, bukan membebani PLN.

(Baca juga: Heboh Bocoran Percakapan Menteri Rini dengan Dirut PLN)

Imam menyebutkan, dalam percakapan itu, justru Rini menegaskan hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.

Dengan begitu, BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi, karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

Kompas TV Rini Soemarno dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait bocornya isi rekaman percakapan teleponnya dengan Sofyan Basir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com