Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunggu Buwas Pelintir Mafia Pangan

Kompas.com - 30/04/2018, 09:23 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Teka-teki masa depan mantan Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso terjawab sudah pada pekan lalu.

Setelah pensiun dan meletakkan jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), kini mantan Kabareskrim itu duduk di kursi Direktur Utama Perum Bulog.

Hal ini setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengangkat pria yang kerap disapa Buwas itu menggantikan Djarot Kusumayakti.

Pengangkatan Buwas sebagai Dirut Perum Bulog tak mengagetkan. Sebab, sebelumnya kabar tersebut sudah bocor ke media. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung melayangkan pujian untuk Buwas saat ditanya soal kabar Buwas akan memimpin Perum Bulog.

"Hanya kalau Anda bicara Budi Waseso, dia seorang pekerja keras dan konsekuen," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Baca juga: Dikabarkan Akan Pimpin Bulog, Budi Waseso Dapat Pujian Jusuf Kalla

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, pengangkatan Buwas sebagai Dirut Perum Bulog merupakan suatu penyegaran.

Pemerintah ingin mendorong Perum Bulog menjalankan perannya kian baik, mulai dari menjaga harga dasar pembelian gabah petani, stabilisasi harga khususnya harga pokok, hingga pengelolaan stok pangan dan bahan pangan lainnya di luar beras.

Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri) Syahroni menilai Buwas sebagai sosok yang tegas dan berani sehingga potensial untuk mampu memberantas mafia pangan hingga ke akar-akarnya.

"Latar belakang dan pengalaman Buwas menangani mafia pungli ketika di Bareskrim dan memberantas mafia narkoba ketika di BNN jadi modal pengalaman untuk membongkar mafia pangan," katanya di Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Baca juga: Menteri BUMN Tunjuk Buwas Jadi Dirut Bulog

Harapan besar sektor pangan memang kini ada di pundak Buwas. Rekam jejaknya selama di kepolisian dan BNN menjadi dasar banyak pihak menaruh harapan kepadanya memberantas mafia pangan.

Selama ini, bukan hal aneh lagi harga-harga kebutuhan pokok kerap melambung tinggi. Hal ini tentu saja membuat masyarakat kecil berteriak.

Sementara itu, pemerintah kerap mengatakan bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok disebabkan oleh campur tangan mafia pangan.

Tentu saja tahun ini, pemerintah tak ingin harga-harga kebutuhan pokok meroket seperti tahun-tahun ke belakang. Apalagi, di tahun politik, tak stabilnya harga kebutuhan pokok akan menjadi santapan lawan politik untuk mengkritik kerja pemerintah.

Pekerjaan Buwas

Pengangkatan Buwas sebagai Dirut Perum Bulog juga berdekatan dengan momentum jelang bulan Ramadhan. Seperti diketahui, jelang bulan Ramadhan harga-harga kebutuhan pokok kerap melonjak.

Artinya, Buwas tak bisa santai-santai dengan posisi barunya. Kalau ia bisa tegas kepada bandar narkoba, kali ini ia juga harus menunjukkannya di sektor pangan.

Apalagi, Buwas tak sendiri, kepolisan sudah lebih dulu membentuk Satgas Pangan untuk ikut menjaga stabilitas harga di pasaran. Tentu dengan pengalaman Buwas di kepolisian, sinergi antara Polri dengan Bulog bisa kuat.

Sebenarnya sebelum pensiun dari kepolisian, Buwas mengatakan, apabila negara tetap membutuhkannya, ia siap.

Kini, panggilan itu datang, saatnya ia membuktikan kata-katanya untuk memberantas para mafia pangan yang kerap mencekik kantong-kantong rakyat.

Kompas TV Irjen Heru Winarko dan Komjen (Purn) Budi Waseso menandatangani berkas serah terima jabatan, Senin (5/3/2018).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com