Bocornya Percakapan Saham yang Mengusik Menteri Rini dan Bos PLN

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir harus terusik di pengujung pekan lalu.

Penyebabnya tak lain karena bocornya rekaman percakapan di antara keduanya di media sosial. Rekaman ini menjadi perhatian karena percakapan itu disebut-sebut membahas soal bagi-bagi saham di BUMN.

Dalam percakapan mengenai saham, Rini menyebut, dua perusahaan BUMN, yakni Pertamina dan PLN. Sementara Sofyan menilai, bagi-bagi saham masih terlalu kecil.

Baca juga : Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Sofyan juga menyebut nama Ari. Namun, tidak jelas siapa Ari dimaksud. Hanya dalam percakapan itu, ia bercerita kepada Rini bahwa dia bertemu dengan Ari dan meminta agar masalah share saham dibicarakan lagi.

Namun, lagi-lagi tak jelas untuk apa Sofyan atau PLN memperebutkan saham perusahaan yang diperbincangkan tersebut.

Bantahan

Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro langsung membantah bahwa rekaman tersebut bicara soal bagi-bagi saham.

Menurut dia, rekaman itu sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Imam membenarkan bahwa Rini dan Sofyan melakukan perbincangan setahun lalu. Namun, perbincangan itu mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Baca juga: Menteri Rini Akan Tuntut Penyebar Rekaman Percakapan dengan Dirut PLN

Menteri Rini, kata dia, menegaskan bahwa BUMN harus dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.

Sementara Sofyan ingin memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN.

Namun, ungkap Imam, proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena diyakini tak dapat memberikan keuntungan optimal untuk Pertamina dan PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar good corporate governance (GCG)," kata Imam.