Bocornya Percakapan Saham yang Mengusik Menteri Rini dan Bos PLN

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir harus terusik di pengujung pekan lalu.

Penyebabnya tak lain karena bocornya rekaman percakapan di antara keduanya di media sosial. Rekaman ini menjadi perhatian karena percakapan itu disebut-sebut membahas soal bagi-bagi saham di BUMN.

Dalam percakapan mengenai saham, Rini menyebut, dua perusahaan BUMN, yakni Pertamina dan PLN. Sementara Sofyan menilai, bagi-bagi saham masih terlalu kecil.

Baca juga : Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Sofyan juga menyebut nama Ari. Namun, tidak jelas siapa Ari dimaksud. Hanya dalam percakapan itu, ia bercerita kepada Rini bahwa dia bertemu dengan Ari dan meminta agar masalah share saham dibicarakan lagi.

Namun, lagi-lagi tak jelas untuk apa Sofyan atau PLN memperebutkan saham perusahaan yang diperbincangkan tersebut.

Bantahan

Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro langsung membantah bahwa rekaman tersebut bicara soal bagi-bagi saham.

Menurut dia, rekaman itu sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Imam membenarkan bahwa Rini dan Sofyan melakukan perbincangan setahun lalu. Namun, perbincangan itu mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Baca juga: Menteri Rini Akan Tuntut Penyebar Rekaman Percakapan dengan Dirut PLN

Menteri Rini, kata dia, menegaskan bahwa BUMN harus dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.

Sementara Sofyan ingin memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN.

Namun, ungkap Imam, proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena diyakini tak dapat memberikan keuntungan optimal untuk Pertamina dan PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar good corporate governance (GCG)," kata Imam.

Keterusikan

Menanggapi hal itu, Rini menunjukkan keterusikannya. Ia berencana menuntut penyebar rekaman pembicaraan dirinya dengan Sofyan.

Rini menyebut, ada percakapan yang dipotong sedemikian rupa sehingga terkesan ada proyek meminta fee atau biaya. Ia menegaskan, tidak ada kepentingan pribadi terkait pembicaraan tersebut.

"Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan hanya atas nama (Kementerian) BUMN, melainkan juga pribadi," kata Rini seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/4/2017).

Baca juga: Komentar PDI-P soal Rekaman Bagi-bagi Saham Menteri BUMN-Dirut PLN

Sementara itu, Sofyan menegaskan bahwa perbincangannya dengan Rini bukanlah soal bagi-bagi saham pribadi.

Menurut dia, perbincangan terkait kepemilikan saham itu dalam konteks agar PLN bisa bekerja dengan efisien.

"Saya pikir, hal itu sangat lumrah dan tujuan utamanya bagaimana nanti PLN bisa bekerja lebih efisien," kata Sofyan.

Respons parpol hingga DPR

Gonjang-ganjing bocornya rekaman percakapan Rini dan Sofyan Basyir mendapatkan perhatian luas, tak terkecuali para petinggi partai politik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, jika isi rekaman perbincangan Menteri Rini dengan Dirut PLN benar adanya, Rini melanggar apa yang diperintahkan Presiden Joko Widodo.

Kata Hasto, sejak awal pembentukan kabinet, Jokowi telah menyampaikan agar menteri-menterinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

"Ini pelanggaran dari perintah Pak Jokowi," kata Hasto di Basement Seasons City, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Sementara itu, DPR berencana memanggil Rini terkait percakapan saham dengan Sofyan Basyir.

Hanya saja, Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah mengatakan akan membahas lebih dulu perlu tidaknya Komisi VI memanggil Rini Soemarno ke DPR.

Penting untuk ketahui, Rini adalah menteri yang dicekal DPR untuk datang di Gedung Dewan sejak akhir 2015 lalu. Hal ini sebagai tindak lanjut rekomendasi Pansus Pelindo II.

Otomatis sejak Desember 2015, Rini tak pernah lagi menginjakkan kaki menghadiri rapat kerja dengan DPR. Posisinya kerap digantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditunjuk Presiden menggantikan peran Rini di DPR.

Jika Rini dipanggil dan hadir ke DPR untuk menjelaskan perihal rekaman percakapan saham dengan Sofyan, dipastikan ia akan menginjak lantai dingin gedung Dewan untuk pertama kalinya sejak Desember 2015.