JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Alumni 212 dalam rangka komunikasi politik.
Pertemuan tersebut, kata Ari Nurcahyo, mampu menciptakan kedamaian di antara kedua pihak.
“Waktu pertemuan berlangsung, kita harap luruskan apa yang kemarin ‘bengkok’, kita fokuskan ke arah depan,” katanya di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Kamis (26/4/2018).
(Baca juga: Moeldoko: Presiden Tempatkan Alumni 212 sebagai Partner Demokrasi)
Ia mengatakan, pertemuan tersebut positif karena mampu mengonstruksi demokrasi ke depan yang lebih beradab.
“Kita kan tetap satu bangsa. Hari ini pembelahan publik antara pro dan kontra Jokowi, termasuk alumni 212, diselesaikan bersama dengan baik,” katanya.
Ketika komunikasi dibuka dua kubu, ucap dia, dapat mencairkan pembelahan masyarakat yang begitu masif.
“Seakan-akan pro dan kontra Jokowi musuh bebuyutan,” ucapnya.
(Baca juga: PDI-P Minta Pertemuan Jokowi dan Alumni 212 Jangan Dianggap Politis)
Ia berharap dengan komunikasi tersebut membuka optimisme ke depan bersama-sama.
“Berangkulan. Kita ini bangsa, mari kita berkontestasi secara sehat mengedepankan rasionalitas, bukan mengedepankan politik SARA, politik identitas,” katanya.
Selain itu, pertemuan tersebut mengafirmasi ada hubungan politik bersama untuk menciptakan politik ke depan yang lebih baik dan dingin.
Ari Nurcahyo meminta tidak hanya di lapis elite politik saling menghormati dan mengendalikan diri, tetapi juga masyarakat pendukung di bawah (grassroot).
Sebelumnya, Jokowi mengakui dirinya bertemu dengan Persaudaraan Alumni 212.
Pertemuan rahasia yang belakangan bocor ke publik itu dilakukan di Istana Bogor pada Minggu (22/4/2018).
(Baca juga: Kata PDI-P soal Pertemuan Jokowi dan Alumni 212)
Jokowi mengatakan, pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan menjalin tali silaturahim dengan para ulama, kiai, dan ustaz dari seluruh provinsi yang ada di Tanah Air.
Selain itu, pertemuan dengan ulama juga bertujuan menjalin persaudaraan dalam rangka menjaga persatuan.
Namun, saat ditanya apakah pemerintah akan mengabulkan tuntutan Alumni 212 agar ulama yang saat ini terjerat kasus hukum dibebaskan, Jokowi tidak menjawab.