Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang "Bengkok"

Kompas.com - 27/04/2018, 06:38 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Alumni 212 dalam rangka komunikasi politik.

Pertemuan tersebut, kata Ari Nurcahyo, mampu menciptakan kedamaian di antara kedua pihak.

“Waktu pertemuan berlangsung, kita harap luruskan apa yang kemarin ‘bengkok’, kita fokuskan ke arah depan,” katanya di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

(Baca juga: Moeldoko: Presiden Tempatkan Alumni 212 sebagai Partner Demokrasi)

Ia mengatakan, pertemuan tersebut positif karena mampu mengonstruksi demokrasi ke depan yang lebih beradab.

“Kita kan tetap satu bangsa. Hari ini pembelahan publik antara pro dan kontra Jokowi, termasuk alumni 212, diselesaikan bersama dengan baik,” katanya.

Ketika komunikasi dibuka dua kubu, ucap dia, dapat mencairkan pembelahan masyarakat yang begitu masif.

“Seakan-akan pro dan kontra Jokowi musuh bebuyutan,” ucapnya.

(Baca juga: PDI-P Minta Pertemuan Jokowi dan Alumni 212 Jangan Dianggap Politis)

Ia berharap dengan komunikasi tersebut membuka optimisme ke depan bersama-sama.

“Berangkulan. Kita ini bangsa, mari kita berkontestasi secara sehat mengedepankan rasionalitas, bukan mengedepankan politik SARA, politik identitas,” katanya.

Selain itu, pertemuan tersebut mengafirmasi ada hubungan politik bersama untuk menciptakan politik ke depan yang lebih baik dan dingin.

Ari Nurcahyo meminta tidak hanya di lapis elite politik saling menghormati dan mengendalikan diri, tetapi juga masyarakat pendukung di bawah (grassroot).

Sebelumnya, Jokowi mengakui dirinya bertemu dengan Persaudaraan Alumni 212.

Pertemuan rahasia yang belakangan bocor ke publik itu dilakukan di Istana Bogor pada Minggu (22/4/2018).

(Baca juga: Kata PDI-P soal Pertemuan Jokowi dan Alumni 212)

Jokowi mengatakan, pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan menjalin tali silaturahim dengan para ulama, kiai, dan ustaz dari seluruh provinsi yang ada di Tanah Air.

Selain itu, pertemuan dengan ulama juga bertujuan menjalin persaudaraan dalam rangka menjaga persatuan.

Namun, saat ditanya apakah pemerintah akan mengabulkan tuntutan Alumni 212 agar ulama yang saat ini terjerat kasus hukum dibebaskan, Jokowi tidak menjawab.

Kompas TV PDI Perjuangan mengapresiasi pertemuan Jokowi dengan Persaudaraan Alumni 212.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com