Politisi Gerindra Sebut Pilkada Langsung Memicu Sistem Politik Berbiaya Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap sistem Pilkada langsung menyebabkan biaya politik menjadi tinggi ketimbang pemilihan lewat DPRD.

Potensi politik uang dianggap lebih terbuka lebar karena calon kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

"Kami berpendapat masalahnya mumet kalo pilkada langsung. Ini akan membuka peluang money politic, kemungkinan harus agak mahal," ujar Ferry dalam diskusi di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

(Baca juga: Menurut KPU, Tak Perlu Lagi Ada Wacana Pilkada melalui DPRD)

Ferry mengatakan, belum lagi soal kesiapan materi yang biasanya ditanyakan partai politik kepada calon kepala daerah itu. Sebab, calon tersebut harus memiliki modal yang cukup besar untuk biaya kampanye hingga biaya membayar saksi saat pemilihan suara.

"Soal kesiapan materi jadi satu yang lumrah untuk memastikan pasangan yang rekomendasikan itu menang," kata Ferry.

Selain itu, kata Ferry, pilkada langsung membuka peluang orang yang akan maju sebagai calon kepala daerah memiliki latarbelakang yang kelam karena sistemnya terbuka.

Yang banyak dijumpai saat ini, kata dia, begitu ditanya soal kesiapan materi, calon yang dianggap memiliki rekam jejak baik cenderung kurang modal.

Di satu sisi, ada orang yang populer dan elektabilitasnya tinggi di satu daerah, namun disokong pengusaha dan memiliki agenda tersendiri.

(Baca juga: Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis)

Oleh karena itu, Partai Gerindra sejak 2014 konsisten mengusulkan agar Pilkada tetap dilakukan oleh DPRD.

Namun, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengambil suara terbanyak dan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang mengubah sistem pemilihan menjadi langsung.

"Dampak negatif pilkada langsung jauh lebih banyak kalau dilaksanakan langsung oleh rakyat," kata Ferry.

"Ini konsekuensi pilihan kita semua ambil keputusan Pilkada secara langsung," lanjut dia.

Ferry meminta pemerintah mengkaji kembali sistem pemilihan tersebut. Dengan demikian, proses politik anti mahar itu bisa terwujud.

Biaya yang dikeluarkan pun bisa lebih sedikit daripada Pilkada langsung. KPU diberi anggaran oleh pemerintah hingga triliunan rupiah untuk Pilkada serentak.

(Baca juga: Mahfud MD: Pilkada seperti Peternakan Koruptor)

"Kita kalau Pilkada dengan DPRD, bisa seleksi kemungkinan disusupinya calon kepala daerah dengan kepentingan macam-macam. Kita bisa pilih orang terbaik jadi kepala daerah," kata Ferry.

Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengamini bahwa biaya politik memang mahal.

Oleh karena itu, ia juga mendukung jika sistem Pilkada kembali dipilih oleh DPRD. Menurut dia, Pilkada tidak langsung tidak menghilangkan makna demokrasi.

"Pilkada langsung menghasilkan cost politik yang besar. Biaya tinggi tapi substansinya rendah," kata Pipin.