Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis

Kompas.com - 20/04/2018, 06:30 WIB
Ketua umum parta Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono usai menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIKetua umum parta Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono usai menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengingatkan kembali masifnya penolakan masyarakat akan pilkada tidak langsung, atau melalui DPRD pada tahun 2014. Saat ini, wacana serupa kembali berkembang di DPR.

Mahfud menceritakan masifnya penolakan masyarakat itu sampai membuat presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menangis. SBY dikritik pedas hingga masyarakat memopulerkan tagar #ShameOnYouSBY dan #WelcomeMrLiar.

“Pak SBY nangis dipesawat, iya karena di-bully,” kata Mahfud MD saat membuka acara diskusi di Kantor Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Kamis (19/4/2018).

Saat itu, Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Akibat keluarnya Partai Demokrat itu, jumlah suara pendukung pilkada tidak langsung pun langsung kalah dibandingkan Koalisi Merah Putih yang menggolkan pilkada tak tak langsung.


Baca juga: Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!

Masyarakat kecewa dan merasa dibohongi karena Partai Demokrat ketika itu mengaku mendukung pilkada langsung, tetapi memilih abstain. Nada ketidakpuasan yang semakin berkembang di media soaial ditujukkan kepada SBY.

SBY yang saat itu sedang berada di luar negeri pun langsung memberikan pernyataan lewat Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Menurut Mahfud, ketika itu SBY tak akan menandatangani UU Pilkada yang baru disahkan DPR.

Menurut Mahfud, hal itu sama saja dengan meloloskan pilkada tidak langsung. Pasalnya, 30 hari sejak disahkan, sebuah produk RUU akam secara otomatis menjadi UU.

“Saya tidak setuju pilkada melalui DPRD,” katanya.

Baca juga: Komisi II: Pilkada Langsung Lebih Baik daripada Dikembalikan ke DPRD

“Saya lagi yang berteriak, tanda tangan saja nanti bisa terbitkan perppu," ucap Mahfud.

Akhirnya, sesampainya di Jakarta, SBY langsung menggelar jumpa pers. Dia menyatakan akan menandatangani UU Pilkada itu, tetapi dia juga menerbitkan Perppu untuk  membatalkan pilkada tidak langsung.

Empat tahun kemudian setelah kegaduhan itu terjadi, sejumlah elite politik di DPR kembali menggulirkan wacana pilkada tidak langsung. Alasannya, pilkada tidak langsung diyakini bisa menekan korupsi calon kepala daerah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X