Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmawati Soekarnoputri: Dari Dulu Saya Memang Tukang Kritik

Kompas.com - 20/04/2018, 16:23 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai kebijakan pemerintah saat ini tidak pro terhadap rakyat.

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi pembicara kunci di diskusi bertajuk "2019 Presiden Harapan Rakyat", di kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

"Sekarang sudah mulai macam-macam upaya yang canggih, yang menurut saya ini membodohi rakyat, dari dulu saya memang tukang kritik. Kalau tidak benar ya saya kritik," ujar Rachmawati.

(Baca juga: Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru)

 

"Misalnya bagi-bagi sepeda, sekarang naik motor, bagi-bagi sertifikat tanah, lempar-lempar sembako. Hati saya teriris, dianggap apa rakyat ini, dilempar-lempar begitu," ucapnya.

Menurut Rachmawati, mayoritas masyarakat menginginkan figur presiden baru. Figur presiden baru tersebut, kata dia, harus memiliki kriteria seperti Presiden pertama RI Soekarno.

Sebab menurutnya, segala kebijakan Soekarno saat itu selalu berpihak kepada rakyat dan selalu mendengar amanah penderitaan rakyat.

Oleh sebab itu, ia berharap pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 akan muncul figur pemimpin yang memiliki kriteria seperti Soekarno.

"Kriteria yang harus kita perhatikan, pertama tentu saya berkaca pada Presiden Soekarno, sebagai penyambung lidah rakyat," kata Rachmawati.

(Baca juga: Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

"Apakah benar pemikirannya itu dekat dengan rakyat, apakah benar kebijakannya itu dekat dan pro kepada rakyat. Sebab kalau tanpa itu berarti kita kecolongan lagi. Itu yang benar bukan bagi-bagi sembako dari hasil impor. Ini saya kritis keras. Jangan sampai nanti kita keliru lagi di 2019," tuturnya.

Dalam diskusi tersebut hadir mantan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhi, Mantan Menteri Dalam Negeri era Presiden Habibie, Letjen (Purn) Syarwan Hamid dan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera akan segera bertemu Partai Gerindra membahas koalisi jelang Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com