Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Anggap Pernyataan Yusril soal Kepindahan Kader ke PBB Tak Berdasar

Kompas.com - 19/04/2018, 21:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menilai pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra terkait kepindahan kadernya spekulatif dan tak berdasar.

Yusril sebelumnya menyatakan sejumlah politisi PPP memilih hengkang dan pindah ke PBB lantaran adanya keputusan mendukung Jokowi.

"Itu terlalu spekulatif pernyataan itu. Ukurannya apa? Mungkin karena dalam rangka kontestasi makanya ngomongnya macem-macem. Orang kan bisa bicara dari hal yang paling kiri sampai yang paling kanan. Negatif dan positif, demi kepentingannya," kata Suharso saat ditemui di Hotel Harris Suites FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Baca juga : Kecewa dengan Romahurmuziy, Politisi PPP Gabung ke PBB

Ia pun meminta semua pihak menjaga omongannya menjelang Pemilu 2019 agar tak menimbulkan provokasi di publik.

Suharso menambahkan akan lebih baik bila setiap elite politik menjaga ucapannya agar tak menimbulkan kegaduhan.

"Jangan setiap kita menghadapi kalender lima tahunan kita tercekam, terkotak-kotak, terkategori. Saya kira sayang, bangsa ini bangsa besar kok," tutur Suharso.

Ia pun membantah adanya bedol desa sejumlah kader senior PPP ke PBB. Ia mengatakan senior PPP yang lain beserta dirinya masih setia bertahan di partai berlambang Ka'bah itu.

Baca juga : Yusril Sebut Politisi PPP Pindah ke PBB karena Keputusan Dukung Jokowi

Suharso juga membantah masih adanya konflik di internal PPP. Menurut dia, kepengurusan yang diketuai Romahurmuziy sudah sah dan solid.

"Kan sudah enggak ada, konflik itu dikatakan orang yang menganggap tidak masuk (kepengurusan) atau apa, saya enggak pernah melihat nama mereka di konflik lalu menyatakan seperti itu. Saya merasa aneh," papar Suharso."Yang saya tahu PPP yang diakui secara administratif dan menjadi peserta pemilu adalah PPP yang dibawah kepemimpinan Romahurmuziy, itu. Jadi kita harus yang legal," lanjut dia.

Yusril sebelumnya membeberkan alasan beberapa kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merapat ke partainya.

Menurut Yusril, para tokoh ini tidak puas dengan garis politik yang diambil oleh PPP, di antaranya tentang pemberian dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Dari dua kubu pokoknya yang sama-sama tidak puas dengan kebijakan yang ditempuh oleh partai. Kalau dulu itu tidak setuju dengan dukung Ahok kalau sekarang ini tidak setuju karena barangkali dukung Jokowi," jelas Yusril kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Kompas TV Sekjen PPP Arsul Sani mengimbau kepada Amien Rais untuk lebih berhati-hati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com