Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Sindir, PKB dan PPP Dianggap Sedang Berebut Suara Nahdliyin

Kompas.com - 19/04/2018, 09:28 WIB
Moh Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menganggap aksi balas-membalas sindiran yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini tak lain karena ingin merebut "pasar" yang sama.

Pasar itu adalah warga Nahdliyin karena keduanya berasal dari basis yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama.

"Jadi, mereka ini sama-sama memperebutkan komunitas dan suara dari kalangan yang sama," kata Qodari saat dihubungi, Kamis (19/4/2018).

Qodari mengatakan, PKB lahir dari tokoh NU tulen, seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan tokoh lainnya.

Sementara PPP, meski sejarahnya hasil fusi dari berbagai macam partai politik Islam, di dalamnya ada NU, Masyumi, dan lainnya.

Baca juga: Yusril Sebut Politisi PPP Pindah ke PBB karena Keputusan Dukung Jokowi

"Pada zaman Orde Baru digabungkan menjadi PPP. Sekarang ini yang dominan faksinya di PPP adalah NU. Ketua umumnya NU, sekjennya NU. Jadi, ini sama-sama jualan bakso," kata Qodari.

Menurut Qodari, persaingan PKB dan PPP wajar terjadi karena kedua partai ini tidak akan bersaing dengan PAN dan PKS yang punya pasar berbeda.

Persaingan PKB dan PPP, kata Qodari, mirip dengan persaingan antara PAN dan PKS yang segmentasinya sama.

"PAN itu saingannya dengan PKS, segmennya sama. Jadi, ini rivalitasnya sesama saudara kandung, kompetisinya sangat kencang," kata Qodari.

Sindir-menyindir ini juga tak terlepas dari kepentingan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: Sekjen PPP Tantang Muhaimin Debat dengan Romahurmuziy

"Memang ada bumbu tambahan dalam konteks 2019 ini, masing-masing punya jago, PKB punya jago Muhaimin Iskandar, PPP punya jago M Romahurmuziy," kata Qodari.

Kata Qodari, setiap jagoan PPP dan PKB itu bukan untuk calon presiden, melainkan untuk calon wakil presiden.

"Ada perbedaan sikap politik juga, PPP sudah jelas dukung Joko Widodo dan tidak minta cawapres. Sementara PKB belum resmi dukung Jokowi, tetapi sudah minta-minta cawapres," ujar Qodari.

Qodari beralasan, dengan situasi seperti saat ini, partai politik koalisi Jokowi lainnya tidak perlu turun untuk menengahi "ribut-ribut" yang ada.

"Ini enggak masalah, ibaratnya mereka masih dalam satu garis yang sama, kecenderungannya masih ke Jokowi," ujarnya.

"Ini bagian dari kompetisi internal. Memang ada sindir-sindiran, tetapi untuk sementara masih terkendali," kata Qodari.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menantang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk berdebat dengan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pernyataan Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid yang membandingkan kualitas Romahurmuziy dengan Muhaimin sebagai cawapres pendamping Jokowi.

"Biar kontestasi partai atau jabatan publik tak berbasis hal yang sifatnya nyinyir, PPP ajak agar ada debat publik antara Ketum PKB dan Ketum PPP terkait isu nasional, seperti ekonomi dan pembangunan, teknologi, serta masalah sosial politik dan kebangsaan di hadapan panel ahli," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (18/4/2018).

Arsul menambahkan, Muhaimin justru tidak berani saat hendak diadu dengan Romahurmuziy dalam sebuah acara televisi swasta beberapa waktu lalu.

Saat itu, kata Arsul, Muhaimin beserta pengurus PKB menolak diadu dengan Romy, sapaan Romahurmuziy, sesampainya di sana.

Jazilul sendiri menilai Romy masih malu-malu untuk mendeklarasikan diri sebagai cawapres pendamping Jokowi.

Menurut dia, seharusnya Romi, sapaan Romahurmuziy, juga mendeklarasikan diri sebagai cawapres seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Kalau memang mau menjadi (cawapres) katakan saja, sampaikan saja, PKB juga ikut apresiasi. Kami juga memberikan apresiasi. Enggak usah malu-malu, harus diungkapkan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Kompas TV PDI-P mengapresiasi upaya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk didorong menjadi cawapres Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com