Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kami Selalu Menentang Hukum Rimba

Kompas.com - 18/04/2018, 17:52 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya selalu menentang "hukum rimba". Ia juga menegaskan bahwa demokrasi selalu dilandaskan pada Pancasila.

"Ya kami selalu menentang apa itu hukum rimba. Jutru demokrasi itu dilandaskan kepada hukum, demokrasi itu dilandaskan pada keyakinan atas dasar demokrasi Pancasila," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

(Baca juga: PDI-P: Kami Tak Pernah Hadirkan Setan dalam Politik)

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua Umun Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui akun Twitternya, SBY berharap semoga selama masa Pileg dan Pilpres 2019 yang berlaku bukan "hukum rimba".

Hasto melanjutkan, PDI-P berkomitmen untuk menjadikan pemilu serentak mendatang sebagai ajang untuk mencari pemimpin yang terbaik.

Ia juga memastikan partainya mendukung peningkatan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu.

"PDI-P punya komitmen untuk menjadikan pemilu serentak ke depan sebagai tampilan demokrasi yang mencerminkan peningkatan kualitas peradaban kita di dalam mencari pemimpin," ucapnya.

(Baca juga: PDI-P: Dukungan Demokrat Akan Perkuat Pemerintahan Jokowi)

 

"Jadi kekuasaan bukan segala-galanya bagi PDI-P. Karena itulah mari kita wujudkan demokrasi yang damai, demokrasi yang sehat, demokrasi yang jurdil (jujur dan adil) dan rakyat sebagai hakim tertinggi di situ," kata Hasto.

Sebelumnya SBY menyampaikan sejumlah harapan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Harapan ini ia tuliskan di akun twitternya, @SBYudhoyono, Rabu (18/4/2018).

"Hari ini, 17 April 2018, tepat satu tahun sebelum pemungutan suara Pemilu 2019. Countdown Election 2019. *SBY*," tulis SBY.

SBY berharap, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 berlangsung aman, tertib, jujur, dan adil. Ia meminta setiap peserta pemilu bertanding secara ksatria.

(Baca juga: SBY: Semoga Penegak Hukum Tidak Kesusupan Agen Politik)

"Semoga "black campaign" & "character assasination" tidak menjadi-jadi. Semoga tahun ini tak dipenuhi "hoax", "hate speech" & intimidasi *SBY*," lanjut SBY.

Presiden keenam RI ini juga berharap, semoga yang berlaku bukan "hukum rimba", yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak peduli salah atau benar.

"Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak "kesusupan" agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik *SBY*," kata SBY.

Terakhir, SBY mengajak masyarakat untuk mengingatkan dan mendukung pemerintah untuk tetap mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat, meskipun saat ini adalah tahun politik.

Kompas TV Jelang Pemilihan Presiden 2019 sejumlah partai politik melakukan lobi lobi politik untuk untuk berkoalisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com