Jika partai tak bersedia, atau mengatakan sangat sulit memperjuangkan segala kemungkinan yang ada, maka kita pun akan belajar untuk mewajarkan mengapa pilkada harus dikembalikan kepada DPRD alias cari enaknya, tidak mau berjuang, tetapi melulu mengeluh.
Atau, boleh jadi partai-partai sebenarnya justru menikmati banyak hal di balik pilkada langsung tersebut. Tidak ada yang benar-benar mengetahuinya, selain partai itu sendiri dan Tuhan.
Perkara urgensi dan signifikansi pemilihan langsung kepala daerah rasanya tak perlu kita perdebatkan lagi. Toh bagi daerah, gubernur, bupati, pun wali kota dianggap sebagai presiden-presiden kecil.
Nah, jika presiden saja harus dipilih langsung, lantas mengapa hak rakyat untuk menentukan kepala daerahnya secara langsung harus dipersoalkan pula?
Demokrasi langsung yang berbiaya tinggi tak melulu soal demokrasi langsung itu sendiri, boleh jadi tata kelola dan pelaku-pelaku dalam tata kelolanya yang memang menikmati kemahalan demokrasi langsung tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.