Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP: Saat Gerindra, PDI-P, PAN, dan PKS Usung Jokowi di Solo Tak Ada Isu PKI

Kompas.com - 17/04/2018, 13:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PPP Romahurmuziy memerintahkan seluruh kadernya secara aktif melawan isu komunis yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo.

Romi, sapaan Romahurmuziy, mengatakan, isu komunis yang dituduhkan kepada Jokowi murni rekayasa dan dimunculkan saat Pilpres 2014 kala berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Isu tersebut diembuskan melalui tabloid Obor Rakyat.

"Bukti hoaks dan palsunya Obor Rakyat, pemred dan redpel-nya sudah divonis penjara pada 22 November 2016. Saat Gerindra, PKS, dan PAN bersama PDI-P mengusung Jokowi sebagai Wali Kota Solo 2010 tak pernah ada isu PKI," kata Romi melalui keterangan tertulis, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga: Jengkelnya Jokowi sampai Hari Ini Masih Dituduh PKI...)

Pada Pilkada Solo 2010, Romi mengatakan, saat itu PPP mengusung calon selain Jokowi. Namun, isu PKI saat itu tak pernah muncul.

Dengan demikian, kata dia, isu PKI jelas bukan berasal dari partai yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010.

Ia menambahkan, jika isu itu berasal dari PPP dan partai lain yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010, tentunya sudah muncul jauh sebelum Pilpres 2014.

(Baca juga: Kelompok Muslim Cyber Army Sebarkan Hoaks Penganiayaan Ulama dan PKI)

"Kita perlu menjelaskan agar kader-kader PPP yang masih disesatkan orang dengan pemahaman bahwa Jokowi itu berbau komunis mendapat penjelasan yang rasional bahwa dukungan PPP ke Jokowi 2019 murni karena pribadinya yang bersahaja," ucap Romi.

"Beliau berangkat dari dan dekat dengan rakyat, kinerjanya nyata terukur, dan jelas tak ada hubungannya dengan komunis," lanjutnya.

Jokowi sebelumnya memberi peringatan keras kepada orang yang menyebarkan fitnah bahwa dirinya terkait dengan PKI.

Peringatan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri pembagian sertifikat kepada warga di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Awalnya, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hoaks dan fitnah yang bertebaran di media sosial jelang pemilihan kepala daerah.

Setelah itu, Jokowi pun bercerita bahwa dirinya juga menjadi korban hoaks.

"Ada yang menyampaikan suara di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Fitnah seperti itu, coba," kata Jokowi.

Jokowi menilai, fitnah tersebut lucu dan tak masuk akal. Sebab, PKI sudah bubar pada tahun 1965. Sementara Jokowi sendiri lahir pada 1961.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com