Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Siapkan Sanksi untuk Kader Tak Setuju Pencapresan Prabowo

Kompas.com - 16/04/2018, 17:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, partainya akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak sepakat dengan pencalonan presiden Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kalau ada yang berbeda pendapat tentang pencalonan Pak Prabowo saya kira pada saatnya akan mendapatkan sanksi. Dan itu tidak ada (yang berbeda pendapat) sampai saat ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Namun, Fadli enggan membeberkan lebih lanjut bentuk sanksi yang dimaksud. Ia menyatakan hal itu akan dipikirkan nanti.

Fadli pun menegaskan bahwa pencalonan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2019 sudah final dan mengikat.

(Baca juga: Hidayat Nur Wahid Anggap Prabowo Belum Tentu Maju sebagai Capres)

Menurut dia, isu Prabowo tak akan maju sebagai capres seolah sengaja dimunculkan. Ia lantas meminta pihak lain agar tak memunculkan isu seolah Prabowo tak akan maju.

Fadli justru menanyakan kepastian Jokowi untuk maju sebagai capres. Menurut dia, hal itu juga belum pasti, karena hingga sekarang Jokowi belum menemukan calon wakil presiden sebagai pendampingnya.

"Kalau Pak Prabowo sebagai capres itu sudah final. Jangan diolah-olah seolah Pak Prabowo masih akan menentukan. Enggak ada itu, enggak ada interpretasi lain. Tapi dari Gerindra sudah itu (final)," kata dia.

(Baca juga: Soal Duet Jokowi-Prabowo, Idrus Marham Bilang "Gerindra Kan Sudah Deklarasi...")

Kompas TV Prabowo akhirnya mendeklarasikan diri sebagai Capres 2019 dari Partai Gerindra.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com