Survei Median: 46 Persen Ingin Presiden Baru, 45 Persen Mau Jokowi 2 Periode

Kompas.com - 16/04/2018, 15:23 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai  berkuda bersama disela-sela pertemuan mereka di Padepokan Garuda Yaksa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Selain sebagai bentuk silaturahmi, pertemuan itu juga untuk mendiskusikan berbagai permasalahan di Indonesia. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai berkuda bersama disela-sela pertemuan mereka di Padepokan Garuda Yaksa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Selain sebagai bentuk silaturahmi, pertemuan itu juga untuk mendiskusikan berbagai permasalahan di Indonesia.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat ingin 2019 Indonesia memiliki presiden baru. Hal ini terlihat dari survei Media Survei Nasional (Median) pada 24 Maret-6 April 2018.

Survei bertanya ke responden, apakah pada 2019 nanti sebaiknya Jokowi lanjut memimpin lagi menjadi Presiden RI atau sebagainya digantikan dengan tokoh lain?

Hasilnya, 46,37 persen responden memilih Jokowi diganti tokoh lain pada 2019. Sementara, 45,22 persen responden yang ingin Jokowi kembali memimpin. Sebanyak 8,41 persen responden lainnya tak menjawab.

Direktur Riset Median, Sudarto mengatakan, lebih banyak responden yang ingin Jokowi diganti karena ada ketidakpuasan, khususnya di bidang ekonomi.

"Sebagian besar kepuasan terhadap kinerja ekonomi Jokowi belum naik sampai April. Ada ketidakpuasan terhadap mahalnya harga listrik, sembako, cari kerja susah," kata Sudarto.

(Baca juga: Idrus Marham Nilai Jokowi Perlu Tuntaskan Program Kerjanya Dua Periode)

Menurut Sudarto, keunggulan pemerintahan Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur juga belum bisa menutupi ketidakpuasan tersebut. Sebab, banyak infrastruktur yang belum selesai sehingga tidak terlalu berdampak ke masyarakat.

Di sisi lain, ia juga menilai gerakan tagar #2019GantiPresiden juga mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih petahana.

"Itu kan sudah jadi gerakan sosial di masyarakat, sampai dicetak dan dijual-beli kausnya. Artinya masyarakat punya sense yang sama dengan gerakan #2019GantiPresiden itu," kata dia.

Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampelnya sebanyak 1200 responden.

Margin of error dalam survei ini adalah plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya, ada peluang angka survei meleset lebih besar atau kecil sampai 2,9 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik multisatge random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Sudarto menegaskan survei dibiayai secara mandiri.

(Baca juga: Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X