Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fredrich Keluhkan Sarapan Kacang Hijau dan Ditumpuk seperti "Ikan Asin" di Rutan

Kompas.com - 12/04/2018, 19:17 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Fredrich Yunadi kembali mengutarakan keluhan kepada majelis hakim.

Fredrich meminta pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengabulkan permohonan pemindahan tempat penahanan.

Kali ini, keluhan Fredrich seputar makanan dan kapasitas di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau pagi, cuma dikasih bubur kacang hijau cuma sesendok. Kan itu penyiksaan secara tidak langsung. Katanya satu hari punya jatah Rp 40.000 ribu, ini kan korupsi Pak," kata Fredrich di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Baca juga : Kesal Merasa Diejek Jaksa, Fredrich Yunadi Sampai Bawa Bakpao ke Persidangan

Menurut Fredrich, dalam seminggu para tahanan hanya boleh menerima dua kali makanan yang diberikan pihak keluarga dengan jumlah yang dibatasi.

Selain itu, Fredrich merasa kondisi kesehatannya akan terganggu apabila terus berada di Rutan KPK. Sebab, Rutan telah penuh dengan para tahanan.

"Karena di sana itu keamanan tidak terjamin. Kemarin kami dijejali 11 orang ditumpuk-tumpuk seperti ikan asin," kata Fredrich.

Baca juga : Jaksa KPK Keberatan Asisten Fredrich Gunakan Istilah Gerombolan Penyidik

Meski demikian, hakim menasehati agar Fredrich bisa menerima keadaan.

Namun, hakim tetap meminta pendapat jaksa KPK mengenai permintaan pemindahan tempat penahanan itu.

"Perlu saya sampaikan juga bahwa risiko untuk ditahan memang seperti itu. Jadi mohon disadari," kata hakim Syaifudin Zuhri.

Kompas TV Fredrich menyebut dokter di rutan KPK sempat menahan salah satu obatnya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com