Demi Istri Nyalon Bupati Bandung Barat, Abubakar Diduga Korupsi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya.

KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp 435 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bandung Barat yang digelar pada Selasa (10/4/2018).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, uang tersebut ada di dalam sebuah koper berwarna biru dengan pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000

"Dalam operasi tangkap tangan yang digelar, KPK mengamankan barang bukti sebesar Rp 435 juta," ujar Saut dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (11/4/2018).

(Baca juga: Kronologi OTT KPK di Kabupaten Bandung Barat)

Dalam konstruksi perkara, Abubakar diduga meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah. Elin akan maju sebagai calon bupati Bandung Barat periode 2018-2023 menggantikan suaminya.

Permintaan itu disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada Januari, Februari, dan Maret 2018.

Bahkan, Abubakar juga terus menagih permintaan uang tersebut demi melunasi pembayaran ke lembaga survei.

"Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei," kata Saut.

Kepala Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriarti menuturkan, Abubakar telah memberikan uang muka senilai Rp 50 juta kepada lembaga survei. Namun, Yuyuk tak menjelaskan secara spesifik lembaga survei mana yang digunakan Abubakar.

"Mengenai tim survei belum dikonfirmasi. Mengenai jumlahnya yang sudah disetor sebagai uang muka kepada tim survei ini Rp 50 juta," ujarnya.

(Baca juga: KPK Amankan Barang Bukti Uang Rp 435 Juta dalam OTT di Bandung Barat)

Abubakar menugaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adiyoto untuk menagih ke SKPD sesuai janji yang telah disepakati.

Yuyuk memperkirakan rata-rata uang yang diberikan sejumlah SKPD sekitar Rp 40 juta. Namun, KPK masih harus melakukan pengembangan terkait rincian uang tersebut.

Menurut Yuyuk, KPK masih menelusuri adanya dugaan pemberian lain terhadap Abubakar. KPK tak menutup kemungkinan akan adanya aliran lain yang bisa digunakan Abubakar.

"Diduga masih ada pemberian lain dengan jumlah dan kepentingan yang bermacam-macam, seperti tadi membayar lembaga survei," ucap Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji.

Selain Abubakar, KPK menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat sebagai tersangka.

(Baca juga: Seusai Diperiksa KPK, Bupati Bandung Barat Berobat ke Rumah Sakit)

Sebagai pihak yang diduga penerima, Abubakar, Weti Lembanawati, dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hikayat disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.