Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/04/2018, 12:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menghormati putusan yang dikeluarkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam praperadilan kasus Bank Century.

Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Bank Century.

"Pada dasarnya MA menghormati putusan hakim, apa pun putusannya," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah melalui pesan singkat, Rabu (11/4/2018).

Dalam amar putusan, hakim memerintahkan KPK selaku termohon menetapkan tersangka baru dalam kasus Bank Century.

Adapun pihak yang dimaksud adalah mereka yang dianggap terlibat dalam kebijakan dana talangan Bank Century, yaitu sejumlah pejabat Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat itu, antara lain Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan lainnya.

(Baca juga: Pakar Hukum: Putusan Praperadilan Kasus Bank Century Lampaui Kewenangan Pengadilan)

Abdullah melanjutkan, persoalan tanggung jawab dan independensi terletak pada hakim yang bersangkutan. Ia juga mempersilakan publik untuk menguji putusan tersebut.

Namun, Abdullah memahami pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang menilai putusan tersebut relatif baru dalam putusan praperadilan yang pernah ada.

Sehingga, ia berharap putusan tersebut bisa diuji lebih lanjut oleh para akademisi dan praktisi hukum.

"Benar, mungkin ini penemuan hukum oleh hakim. Meski demikian, akan dilakukan pengujian secara filosofis dan teori hukum oleh masyarakat, khususnya akademisi atau praktisi," ujar Abdullah.

Sebelumnya, Febri Diansyah menuturkan, KPK akan mempelajari lebih lanjut terkait putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

(Baca: KPK Anggap Putusan Praperadilan terkait Kasus Bank Century Tidak Biasa)

Febri mengungkapkan, KPK akan melihat sejauh mana putusan tersebut bisa diimplementasikan. Sebab, ia melihat amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang pernah ada.

"Amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada. Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup," kata Febri, Selasa (10/4/2018).

Dalam putusannya, KPK diperintahkan untuk melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan.

"Dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan kawan," ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur dalam keterangannya, Selasa (10/4/2018).

Seluruh nama yang disebutkan hakim praperadilan PN Jaksel tertuang dalam dakwaan Budi Mulya. Mereka dinilai terlibat dalam kebijakan pemberian dana talangan atau bailout Bank Century.

Dalam waktu tidak terlalu lama, putusan tersebut akan diunggah di direktori putusan website. Namun, tidak ada aturan yang mengatur batas waktu kapan putusan itu harus dijalankan.

"Nanti akan disampaikan, terserah KPK menyikapi putusan itu," kata Achmad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

Nasional
Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Nasional
Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Nasional
Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Nasional
Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Nasional
PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Digoyang' Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Nasional
Ditanya soal 'Reshuffle', Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Ditanya soal "Reshuffle", Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Nasional
Mengkritisi 'Juvenile Delequency', Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Mengkritisi "Juvenile Delequency", Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Nasional
Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Nasional
Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Nasional
Melihat NU di Kamar Politik

Melihat NU di Kamar Politik

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu 'Reshuffle', Ada Apa?

Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu "Reshuffle", Ada Apa?

Nasional
Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini?

Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet Hari Ini?

Nasional
Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.