Kompas.com - 11/04/2018, 11:58 WIB
Mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (28/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (28/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Rabu (11/4/2018).

KPK memeriksa mantan Ketua Komisi II DPR Periode 2009-2014 Chairuman Harahap dan Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Elvius Dailami.

KPK juga memanggil Kasubbag Perlengkapan dan Perlatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Ahmad Ridwan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk MN (Markus Nari, mantan anggota DPR Periode 2009-2014)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu.

(Baca juga: Nazaruddin Mengaku Lihat Pemberian Uang untuk Ganjar dan Chairuman Harahap)

Dalam kasus ini, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Kemudian pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahas anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.

Markus Nari juga sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi e-KTP.

(Baca juga: Hakim kepada Chairuman: Bapak Fisiknya Sehat, Cuma Suka Lupa-lupa Dikit)

Markus Nari diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sebuah korporasi dalam pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2013, pada Kementerian Dalam Negeri, yang merugikan keuangan negara.

KPK menyangkakan Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 31 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi terus membidik nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka baru dalam kasus dugan korupsi E-KTP.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

Nasional
5 Outcome yang Dihasilkan KTT ASEAN: Isu Kesehatan sampai Perubahan Iklim

5 Outcome yang Dihasilkan KTT ASEAN: Isu Kesehatan sampai Perubahan Iklim

Nasional
Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

Nasional
Soal Gelombang Ketiga Covid-19, Wamenkes: Tergantung Prokes Masyarakat

Soal Gelombang Ketiga Covid-19, Wamenkes: Tergantung Prokes Masyarakat

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Tambah 35, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.270 Orang

UPDATE 26 Oktober: Tambah 35, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.270 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.141, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.084.831

UPDATE: Tambah 1.141, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.084.831

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.