Cerita soal Sertifikat Tanah dengan Sisipan Foto Presiden

Kompas.com - 09/04/2018, 11:17 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam penyerahan 5.153 sertifikat tanah di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018). KOMPAS.com/Andi HartikPresiden Joko Widodo saat berpidato dalam penyerahan 5.153 sertifikat tanah di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018).

 


PERANG kata-kata adalah hal umum dalam politik. Yang harus diwaspadai adalah perang kata-kata yang mengandung informasi yang tidak akurat, bisa menjerumuskan persepsi publik.

Adalah politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang membuka front ketika mengatakan bahwa pembagian sertifikat yang dilakukan Presiden Jokowi adalah pengibulan.

Menurut Amien, pemberian sertifikat gratis adalah bentuk pencitraan. Faktanya, kata Amien, penguasaan lahan di Indonesia tidak adil. Menurut dia, 74 persen lahan di Indonesia dikuasai segelintir golongan.

“Ini pengibulan. Waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa- apaan?"  ungkap Amien Rais, saat menjadi pembicara dalam diskusi “Bandung Informal Meeting” yang digelar di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 18 Maret 2018 lalu.

Hanya butuh satu hari untuk memunculkan reaksi. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan langsung melancarkan serangan balik.

“Jangan asal kritik saja, entar kalau kau jadi pejabat, saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu, emang kamu siapa!"  jawab Luhut tanpa menyebut pernyataannya ini ditujukan kepada siapa. Namun, siapa pun paham siapa yang dimaksud Luhut.

“Perang” berlanjut tapi data tetap tak Jelas

Polemik berlanjut. Amien tak bisa menunjukkan sumber data valid di balik pernyataannya itu. Putra Amien Rais, Hanafi Rais, menyebut pernyataan ayahnya berdasarkan data Bank Dunia.

Namun Country Director Bank Dunia di Indonesia  Rodrigo Chaves membantah. Menurutnya, Bank Dunia tidak pernah mengeluarkan data seperti yang disebutkan Amien Rais.

Sementara,  Menteri Luhut juga tak luput dari kritik. Alih-alih menjawab dengan data, pernyataannya dianggap menyerang pribadi Amien.

Dan, masalah tetap tidak terjawab: betulkah lahan di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang?

Prabowo sebut ketimpangan lahan

Pekan lalu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengulang kritik Amien. Ia menyebut, angka ketimpangan lebih tinggi. Kata dia, satu persen penduduk Indonesia menguasai 80 persen lahan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X