Cerita soal Sertifikat Tanah dengan Sisipan Foto Presiden

Kompas.com - 09/04/2018, 11:17 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam penyerahan 5.153 sertifikat tanah di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018). KOMPAS.com/Andi HartikPresiden Joko Widodo saat berpidato dalam penyerahan 5.153 sertifikat tanah di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018).

 


PERANG kata-kata adalah hal umum dalam politik. Yang harus diwaspadai adalah perang kata-kata yang mengandung informasi yang tidak akurat, bisa menjerumuskan persepsi publik.

Adalah politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang membuka front ketika mengatakan bahwa pembagian sertifikat yang dilakukan Presiden Jokowi adalah pengibulan.

Menurut Amien, pemberian sertifikat gratis adalah bentuk pencitraan. Faktanya, kata Amien, penguasaan lahan di Indonesia tidak adil. Menurut dia, 74 persen lahan di Indonesia dikuasai segelintir golongan.

“Ini pengibulan. Waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa- apaan?"  ungkap Amien Rais, saat menjadi pembicara dalam diskusi “Bandung Informal Meeting” yang digelar di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 18 Maret 2018 lalu.

Hanya butuh satu hari untuk memunculkan reaksi. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan langsung melancarkan serangan balik.

“Jangan asal kritik saja, entar kalau kau jadi pejabat, saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu, emang kamu siapa!"  jawab Luhut tanpa menyebut pernyataannya ini ditujukan kepada siapa. Namun, siapa pun paham siapa yang dimaksud Luhut.

“Perang” berlanjut tapi data tetap tak Jelas

Polemik berlanjut. Amien tak bisa menunjukkan sumber data valid di balik pernyataannya itu. Putra Amien Rais, Hanafi Rais, menyebut pernyataan ayahnya berdasarkan data Bank Dunia.

Namun Country Director Bank Dunia di Indonesia  Rodrigo Chaves membantah. Menurutnya, Bank Dunia tidak pernah mengeluarkan data seperti yang disebutkan Amien Rais.

Sementara,  Menteri Luhut juga tak luput dari kritik. Alih-alih menjawab dengan data, pernyataannya dianggap menyerang pribadi Amien.

Dan, masalah tetap tidak terjawab: betulkah lahan di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang?

Prabowo sebut ketimpangan lahan

Pekan lalu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengulang kritik Amien. Ia menyebut, angka ketimpangan lebih tinggi. Kata dia, satu persen penduduk Indonesia menguasai 80 persen lahan.

 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika ditemui saat perayaan HUT Partai Gerindra ke-10 di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika ditemui saat perayaan HUT Partai Gerindra ke-10 di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

“Tidak benar tanah 80 persen dikuasai (rakyat), (tapi) 1 persen," kata Prabowo saat menyampaikan orasi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (1/4/2018).

Ketegangan meninggi, tapi data soal penguasaan lahan tetap kabur.

Program AIMAN yang akan tayang Senin (9/4/2018) pukul 20.00, di Kompas TV, bergegas untuk mencari jawaban data yang sebenarnya. Bagaimana peta penguasaan lahan di Indonesia?

Episode yang akan tayang malam nanti berjudul “Tanah Indonesia, Punya Siapa?”

Penelusuran eksklusif AIMAN

Untuk mendapat data ini, saya bergegas mencari penerima sertifikat hasil pengurusan gratis yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sejak tahun lalu.

Saya mendapat data, yang terbesar diberikan oleh Presiden ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum pernah sebelumnya Presiden memberikan sertifikat gratis ini kepada 15 ribu warga. Ini diberikan pada 6 Maret 2018, di lapangan parkir sirkuit sentul, Bogor, Jawa Barat.

Tapi, tidak mudah untuk menemukan satu saja penerima sertifikat. Beberapa kali saya ditolak bertemu dengan penerima. Alasannya, mereka takut sertifikatnya akan ditarik kembali.

Padahal, tidak ada kaitan apapun antara wawancara saya dengan sertifikat yang menjadi hak penerima. Era Jokowi mempercepat pengurusan sertifikat tersebut.

Temuan eksklusif AIMAN

Akhirnya saya meniti dari kecamatan ke kecamatan, turun ke kelurahan, hingga saya mendapatkan data RW dan RT, sejumlah warga yang menerima sertifikat ini.  Syukurlah, saya akhirnya bisa ngobrol dengan warga Pakansari, Cibinong, Jawa Barat.

Ada yang menarik perhatian saya saat mereka menunjukkan sertifikat bersampul plastik yang diberikan oleh Presiden. Di belakang sertifikat itu, terdapat kertas foto persis seukuran sertifikat yang berisi pesan dan foto Presiden Jokowi.

Pesannya kurang lebih untuk menjaga agar sertifikat ini jangan sampai rusak. Ada juga pesan agar hati-hati jika mengutangkan atau menggadaikan sertifikat itu. Jangan sampai hilang atau lepas karena tergadai.

Tulisan pesan itu ukurannya kurang dari seperempat kertas. Sisanya adalah adalah gambar Presiden saat membagikan sertifikat tanah.

Adakah ini bentuk kampanye jelang 2019?  Entahlah.

Saya sempat bertanya, siapakah yang akan mereka pilih di pilpres nanti? Saya mengajukan sejumlah nama: Jokowi, Prabowo, dan Gatot Nurmantyo.

Mereka menjawab pasti: Jokowi. Salah seorang dari mereka mengubah pilihan mereka di Pilpres 2014.

Sertifikat dan Pilpres 2019

Saya menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil. Saya bertanya mengapa ada foto Presiden disisipkan dalam setiap buku sertifikat yang diberikan ke warga? Apakah ada unsur kampanye di tahun politik?

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil Arimbi Ramadhiani Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil

 

Menteri Sofyan menjawab, foto Presiden adalah sesuatu yang wajar untuk mengingatkan para pemegang sertifikat soal hasil pengurusan gratis dan agar menjaga sertifikat miliknya.

Pemerintah menargetkan sampai dengan 2019 akan dibagikan 20 juta sertifikat. Menilik data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2014, jumlah itu adalah sekitar 10 persen pemilih yang jumlahnya  mencapai 190 juta. Jangkauan 10 persen ini bisa melebar jika penerima sertifikat adalah kepala keluarga yang bisa mempengaruhi pilihan anggota keluarga.

Saya menanyakan data ini kepada Menteri Sofyan. Ia kembali menegaskan bahwa pemberian sertifikat yang dilakukan Jokowi tidak ada kaitannya dengan politik.

Data versi Menteri ATR

Soal data, Menteri Sofyan juga membantah pernyataan Amien Rais dan Prabowo,  termasuk databoks yang dipublikasikan Katadata yang menulis rasio gini lahan Indonesia dari tahun 1973 sampai 2013 di kisaran 60-70 persen. Data dan pernyataan itu menyebut bahwa 60-70 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh 1 persen penduduk.

Menurut Sofyan, data tersebut tidak akurat. Sofyan tidak menyebut angka. Ia hanya mengatakan, sebagian besar lahan dikuasai oleh negara dan negara meminjamkan sebagian lahan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan. Namun, ia menegaskan, status kepemilikan tetap milik negara.

Tidak ada rasio gini lahan, kata Sofyan Yang ada adalah kepemilikan lahan oleh petani Indonesia yang diakuinya memang masih kecil dibanding rata-rata lahan yang dimiliki petani di negara-negara ASEAN. Di Indonesia, rata-rata kepemilikan lahan oleh petani di bawah 1 hektar per petani.

Bagaimana pun, di negara demokrasi, kritik akurat dengan data yang tepat selalu dibutuhkan. Kritik memunculkan tanya dan meletupkan kontestasi informasi. Semuanya berujung pada transparansi. Teruslah mengkritik, karena negeri membutuhkan perbaikan yang tepat dari masyarakat!

Saya Aiman Witjaksono…

Salam!



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X