Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Proyek Infrastruktur Harus Melibatkan Pengusaha Daerah

Kompas.com - 05/04/2018, 15:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyambut positif usulan dari anggota HIPMI se-Indonesia untuk dilibatkan dalam proyek infrastruktur di daerah.

Presiden  menegaskan, pengusaha  lokal memang seharusnya dilibatkan dalam pembangunan di daerahnya masing-masing.

"Harus. Bukan setuju lagi. Harus," ujar Jokowi usai menerima anggota HIPMI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Apalagi, proyek infrastruktur pemerintah pusat di daerah ada banyak. Semestinya, kementerian tidak hanya menggunakan subkontraktor dari luar, namun juga dari pengusaha setempat.

Baca juga : Kepada Jokowi, HIPMI Minta Dilibatkan dalam Proyek Infrastruktur Daerah

"Yang gede-gede kan banyak. Jalan tol itu yang banyak di BUMN. Kemudian bendungan itu dari PU-PERA. Tapi kok yang banyak mengerjakan, banyak dari BUMN? Ada lagi perluasan atau pembangunan  airport, pelabuhan," ujar  Presiden.

"Sekali lagi, memang harus melibatkan pengusaha lokal, pengusaha daerah. Terutama yang muda-muda," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Presiden akan berkomunikasi dengan sejumlah kementerian terkait apakah pengusaha lokal bisa dilibatkan dalam sejumlah proyek infrastruktur atau tidak.

Presiden sekaligus ingin mencari tahu mengapa pengusaha lokal tidak dilibatkan.

Baca juga : Hasil Utang untuk Infrastruktur Belum Tampak, Ini Kata Sri Mulyani

"Itu yang nanti akan saya lihat, kenapa tidak dilibatkan. Apakah masalah kuenya yang terlalu besar atau kemampuan dalam misalnya penyiapan peralatan beratnya, atau di sisi pengalaman kerja. Kayak pembangunan airport itu kan mesti memiliki sebuah keahlian dan pengalaman yang panjang. Pelabuhan juga sama," ujar Jokowi.

"Tetapi saya melihat kalau dari yang disampaikan adik-adik saya di HIPMI, saya kira beliau-beliau ini memiliki kemampuan ke sana. Ini mau saya lihat secara detail dengan menteri-menteri," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden  Joko Widodo, Kamis siang, menerima 45 orang pimpinan HIPMI se-Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden tampak didampingi Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Pada kesempatan tersebut, para pimpinan HIPMI menyampaikan keluhan dan saran kepada Presiden Jokowi.

Baca juga : Deretan Kendaraan Presiden Jokowi Saat Meresmikan Proyek Infrastruktur

Salah  satunya mengenai  minimnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur besar.

"Ada begitu banyak proyek yang dilaksanakan di NTT. Karena di sana itu kekeringan, lalu dijawab dengan Presiden membangun tujuh bendungan," ujar salah seorang anggota HIPMI mewakili wilayah NTT, NTB dan Bali, kepada Jokowi.

"Tapi mohon maaf Pak Presiden, karena adik-adik kita ini, termasuk saya, tidak ikut serta," lanjut dia.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan pemerintah tetap melibatkan pengusaha lokal di dalam proyek yang dikerjakan. Salah satunya yakni cara menjadikan mereka sebagai subkontraktor.

Kompas TV Hal ini disampaikan Menteri PUPR, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan masjid.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com