Muncul Tagar #2019GantiPresiden, PPP Usul Tagar #Lanjutkan212 - Kompas.com

Muncul Tagar #2019GantiPresiden, PPP Usul Tagar #Lanjutkan212

Kompas.com - 04/04/2018, 18:18 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP Romahurmuziy tak ambil pusing dengan kemunculan tagar #2019GantiPresiden di media sosial yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo tak terpilih kembali.

Ia menilai kemunculan tagar tersebut di media sosial merupakan bagian dari demokrasi. Ia pun meyakini tagar tersebut sengaja dimunculkan oleh lawan politik Jokowi.

"Pertarungan 2019 itu sudah menuju pada bipolarisasi dua kutub saja, jadi pasti yang melontarkan hashtag itu adalah lawan politik Pak Jokowi dan itu hal yang biasa dalam demokrasi," kata Romi, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

(Baca juga: PPP Nilai Gatot Belum Tentu Tarik Pemilih Muslim jika Jadi Cawapres Jokowi)

Namun, Romi meyakini sejatinya pemerintahan Jokowi telah mencapai berbagai torehan di bidang infrastruktur dan selainnya. Karena itu ia mengatakan PPP telah menyatakan keyakinannya untuk mendukung Jokowi di Pemilu 2019.

Merespons tagar #2019GantiPresiden, Romi pun mengusulkan tagar lain yakni #Lanjutkan212.

"#Lanjutkan212, karena Pak Jokowi sudah dua periode memimpin kota Solo, satu periode jadi Gubernur DKI Jakarta dan hari ini Insya Allah dua periode sebagai presiden saya kira itu," lanjut Romi.

Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar kemunculan tagar #2019GantiPresiden yang tengah ramai di twitter. Mardani diketahui sebagai salah satu politisi yang mempopulerkan tagar tersebut di twitter sejak dua minggu lalu.

(Baca juga: Ketum PPP: Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Wakil Presiden yang Potensial)

"Pertama-tama ingin menegaskan Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang sah, legal dan konstitusional. Konstitusi kita di Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun untuk memilih salah satunya Presiden dan Wakil Presiden," kata Mardani melalui keterangan tertulis, Rabu (4/4/2018).

Ia menambahkan rakyat melalui pemilu memiliki kewenangan untuk mengganti Presiden. Karena itu ia meminta tagar tersebut tak dianggap sebagai upaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Mardani menilai, tagar #2019GantiPresiden juga merupakan antitesa dari kampanye "Dua Periode" yang digaungkan oleh pendukung Jokowi di media sosial.

Kompas TV Partai Gerindra masih menjaring sejumlah nama yang dipersiapkan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

 



Close Ads X