Jokowi Ungkap Tips Bupati-Wali Kota Naik Kelas Jadi Gubernur hingga Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap tips agar para kepala daerah bisa 'naik kelas' ke jabatan yang lebih tinggi.

Untuk bupati dan wali kota bisa menjadi gubernur. Sementara untuk gubernur bisa menjadi presiden.

"Bapak Ibu semua kan kepingin dikenang di daerah masing-masing, atau naik ke peringkat yang lebih atas. Dari bupati atau wali kota naik menjadi gubernur, dari gubernur naik lagi menjadi presiden," ujar Jokowi dalam acara Rapat Kerja Pemerintah bersama Bupati dan Wali Kota se-Indonesia di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

(Baca juga : Cerita Jokowi yang Jengkel dengan Ribetnya Urus Izin Usaha)

Sontak, para bupati dan wali kota yang hadir tertawa sambil bertepuk tangan.

"Loh, kenapa ini tertawa? Ada contohnya kok," timpal Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan yang lebih keras.

Jokowi menegaskan, kunci para bupati dan wali kota itu 'naik kelas' adalah dengan inovasi.

Salah satu contohnya adalah inovasi di bidang kemudahan berusaha. Kepala daerah harus berani memangkas regulasi atau aturan yang menghambat pembangunan melalui investasi.

Jokowi mengatakan, saat ini masih ada 42.000 regulasi yang menghambat kemudahan investasi. Sebagian besar aturan itu berupa peraturan di tingkat daerah.

"Regulasi-regulasi seperti itu dengan perubahan dunia yang demikian cepatnya sekarang ini, justru akan menjerat kita sendiri, tidak fleksibel dalam memutuskan sebuah kebijakan. Daerah harus berani mereformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha, iklim investasi. Zamannya sudah berubah," ujar Jokowi.

Pemerintah pusat sudah melakukan hal itu. Jokowi mengatakan, Dirjen Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan telah memangkas sejumlah regulasi yang menghambat kepabeanan.

"Misalnya, izin kemudahan ekspor dari 30 hari, menjadi hanya satu jam. Izin penimbunan barang dari yang sebelumnya 10 hari menjadi 1 jam. Izin soal nomor pokok pengusaha kena cukai dari 30 hari menjadi 3 hari, nah ini jangan ditepuki, karena masih hitungan hari. Kalau dengan saya, hitungannya harus jam," ujar Jokowi.

"Yang begini-beginilah yang dibutuhkan. Jangan hanya pemerintah pusat saja. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga harus lakukan ini. Dunia sudah sangat berubah, sudah sangat berubah. Jadi kalau kita masih rutinitas, masih monoton, enggak ada inovasi, ya ditinggal sudah," lanjut dia.