Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tidak Akan Hadiri Pelantikan 3 Pimpinan MPR

Kompas.com - 25/03/2018, 15:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PPP M Iqbal mengatakan, fraksinya tidak akan menghadiri pelantikan tiga pimpinan MPR RI yang rencananya dilaksanakan, Senin (26/3/2018) besok.

"Besok, kami dari PPP tidak akan hadir ketika pelantikan pimpinan MPR," ujar Iqbal dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Ketidakhadiran itu sebagai bentuk konsistensi PPP terhadap penolakan pasal penambahan kursi pimpinan DPR/MPR/DPD pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Iqbal menjelaskan, sejak UU MD3 masih dalam tahap pembahasan, PPP adalah salah satu partai politik yang menentang pasal penambahan kursi pimpinan DPR/MPR/DPD.  "Saat rapat gabungan di MPR, kan kami memberikan nota keberatan," ujar Iqbal.

Baca juga: PPP: Ada Kesan Dipaksakan Terkait Pemberian Kursi Pimpinan MPR ke PKB

PPP berpendapat, tidak ada urgensi sehingga formasi pimpinan para wakil rakyat tersebut harus ditambah. Penambahan itu pun ujung-ujungnya diyakini hanya akan menambah beban anggaran negara saja.

PPP akan bersikap legawa seandainya kursi pimpinan hanya ditambah satu dengan asumsi partai politik peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif 2014. Namun, nyatanya tidak demikian. Kursi pimpinan MPR khususnya, bertambah sampai tiga.

Kini, PPP pun bersikap mendorong agar ada upaya legislasi review atas UU MD3, khususnya soal penambahan kursi pimpinan DPR/MPR/DPD.

"Apalagi kan masyarakat sipil ada yang menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Kami berharap agar MK mengabulkan permohonan tersebut," ujar Iqbal.

Dikutip Antara, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah mengatakan, MPR RI akan menggelar sidang paripurna penetapan dan pelantikan tiga anggota baru pimpinan MPR RI pada Senin besok. Pimpinan baru akan dilantik dalam sidang paripurna sekitar pukul 13.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com