Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Oesman Sapta Protes Dituding Menunda Pelantikan Pimpinan MPR...

Kompas.com - 21/03/2018, 20:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang sempat tersinggung karena merasa dituding menunda-nunda proses pelantikan tiga Pimpinan MPR. Hal itu berlangsung dalam rapat gabungan MPR.

Awalnya, Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid menilai Pimpinan MPR seolah menunda-nunda proses pelantikan Wakil Ketua MPR dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018)

Pasalnya, Pimpinan MPR dalam rapat mempersilakan Fraksi PPP untuk menyampaikan ketidaksetujuannya terkait pemberian kursi Pimpinan MPR. Sebab, menurut PPP, berdasarkan pasal 427A Undang-undang No. 2 Tahun 2018 yang berhak mendapat kursi Pimpinan MPR ialah PAN bukan PKB.

Baca juga : Profil Cak Imin: Pemegang Rekor Pimpinan Termuda DPR yang Kini Jadi Pimpinan MPR

Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah ditunjuk oleh partai sebagai Wakil Ketua MPR.

"Saya ingatkan kepada ketua supaya tidak digoreng-goreng terus Pak. Bahwa mandat pembuat undang-undang saat itu maknanya itu urutan PKB keenam. Itu bisa ditanyakan kepada teman-teman dan itu dibuka baik dipanja maupun dipansus," kata Jazilul saat rapat.

Mendengar pernyataan Jazilul itu, Oesman Sapta selaku Pimpinan MPR yang turut memimpin rapat merasa tersinggung sebab dirinya sama sekali tak bermaksud menunda pelantikan.

"Begini Bung, kalau you bilang goreng-goreng keliru, kami enggak goreng-goreng. Kami ini belain you. Kalau kami disebut goreng-goreng, yang goreng-goreng siapa. Kalau mau dibawa ke MK, besok akan saya bawa ke MK. Jadi enggak usah lagi dilantik, bawa ke MK dulu," ujar Oesman dengan nada kesal.

Baca juga : PPP: Sesuai UU MD3, Cak Imin Tak Berhak Jabat Wakil Ketua MPR

Ia menambahkan Pimpinan MPR justru sejak awal menginginkan agar tiga Wakil Ketua MPR yang baru segera dilantik.

Mendengar penjelasan Oesman, Jazilul pun meminta maaf kepasa Oesman Sapta.

"Mohon maaf pimpinan, bukan maksud saya," kata Jazilul.

"Oke saya maafkan," balas Oesman.

Kompas TV Di tengah rencana pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Mahyudin terlihat akrab bersama calon penggantinya Titiek Soeharto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com