Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Dinilai Tak Punya Tokoh yang Mampu Tingkatkan Elektabilitas Partai

Kompas.com - 23/03/2018, 13:12 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menuturkan bahwa elektabilitas Partai Golkar tidak mengalami peningkatan pada tiga pemilu terakhir.

Hal itu disebabkan karena Partai Golkar tidak memiliki tokoh yang bisa mendongkrak elektoral partai.

"Yang menarik Partai Golkar tidak pernah naik juga sedemikian tajam karena Golkar kita ketahui tidak memiliki tokoh yang bisa mendongkrak elektoral yang dimiliki Gerindra dengan Prabowo-nya, PDI-P dengan Jokowi dan Megawati-nya dan Demokrat dengan nama Yudhoyono-nya," ujar Yunarto saat berbicara dalam Rakernas Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

(Baca juga: Golkar Tak Masalah Banyak Kadernya yang Pindah ke Partai Lain)

Selain itu, menurut Yunarto, Golkar juga belum mendapatkan tokoh yang bisa menaikkan elektabilitas saat Pilpres 2019 mendatang.

Persoalan ini menjadi tantangan terbesar Partai Golkar dalam menghadapi Pileg dan Pilpres yang akan diselenggarakan secara serentak.

Menurut Yunarto, hasil Pileg partai-partai nantinya akan bergantung pada hasil Pilpres.

"Golkar belum pernah mendapatkan tokoh yang bisa jadi dongkrak elektoral di Pilpres dan itu menjadi tantangan berat ketika tahun depan pertama kalinya Pilpres dan Pileg akan digabung serentak," kata Yunarto.

Sementara, berdasarkan hasil survei Charta Politika, elektabilitas Partai Golkar pada Maret 2017 berada di angka 10,7 persen. Kemudian pada September 2017 meningkat 10,8 persen dan pada Januari 2018 mencapai 12,5 persen.

(Baca juga: Golkar Ini Partai yang Terbiasa Menghadapi Isu Korupsi)

Yunarto mengatakan, jika Golkar tak ingin elektabiltasnya menurun, maka partai berlambang pohon beringin itu harus bisa menuntaskan tantangan soal ketokohan dan perbaikan isu internal partai yang menburuk satu tahun belakangan.

"Tantangan Partai Golkar kalau tidak mau stuck di angka itu saja, faktor tokoh dikombinasikan dengan infrastruktur yang kuat dan tentu saja perbaikan isu manajemen yang selama setahun terakhir ini buruk itu bisa bisa menjadi daya ledak untuk memperbaiki posisi Golkar yang cenderung stagnan dalam tiga pemilu terakhir," tuturnya.

Kompas TV Rapat Kerja Nasional Golkar mulai digelar Kamis (22/3) sore.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com