Politisi PDI-P Anggap Kritik PAN soal Sertifikasi Tanah Salah Sasaran

Kompas.com - 22/03/2018, 14:41 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menganggap kritik Partai Amanat Nasional soal pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo salah sasaran.

Menurut Andreas, yang dilakukan Jokowi memang bukan reforma agraria, melainkan sertifikasi tanah milik warga sebagai pengakuan negara.

"Ini kan bukan land reform (reforma agraria). Ini sertifikasi. Ini kan sertifikasi untuk pengakuan untuk apa yang mereka sudah punya. Ya salah sasaran (kritiknya). Itu hal yang berbedalah," kata Andreas saat dihubungi, Kamis (22/3/2018).

Ia melanjutkan, program sertifikasi tanah itu sangat dibutuhkan masyarakat karena saat ini banyak tanah warga yang belum mendapat pengakuan resmi dari negara.

Karena itu, sertifikat tanah yang diperoleh akan berguna jika nantinya masyarakat menghadapi sengketa tanah.

(Baca juga: Menurut Golkar, Ini Alasan Jokowi Bikin Program Bagi-bagi Sertifikat Tanah)

Andreas menambahkan, dengan adanya program tersebut tentunya memudahkan masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya dengan mudah dan murah. Dengan demikian, masyarakat tak perlu mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak.

Andreas mengungkapkan, sejatinya program yang sama pernah dilakukan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Namun, seiring pergantian rezim program tersebut tak lagi masif dan kini kembali difokuskan oleh Jokowi.

Ia pun mengaku banyak masyarakat yang merasa senang dengan program ini karena sudah sejak lama tanah mereka tak memiliki dokumen pengakuan resmi dari negara.

"Sehingga masyarakat kemudian merasakan betul. Ketika kami kunker (kunjungan kerja) orang-orang kampung yang tadi enggak punya sekarang punya kebanggaan, tanah mereka ini diakui oleh negara," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi II dari Fraksi PAN Mohammad Hatta ikut mengkritik program pembagian sertifikat tanah ala pemerintahan Jokowi.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Ia setuju dengan pendapat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program "ngibul" atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.

Padahal tutur dia, reforma agraria sejatinya bukanlah soal pemberian sertifikasi tanpa lebih dulu dilakukan penataan kepemilikan tanah.

Reforma agraria, kata Hatta, harus dimulai dari penataan kepemilikan tanah, termasuk menyelesaikan sengketa tanah, setelah clear, baru melakukan sertifikasi sebagai bagian akhir.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X