Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulah Sejumlah Menteri Dianggap Merugikan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 22/03/2018, 10:19 WIB
Moh Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, Presiden Joko Widodo seolah tidak memimpin kabinetnya.

Alasannya, sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja berulah dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial dan menimbulkan kegaduhan.

"Saran Saya Pak Jokowi harus 'memimpin' kabinetnya. Menurut s,aya saat ini Pak Jokowi (sedang) tidak 'memimpin' kabinetnya," ujar Dahnil melalui pesan singkat, Kamis (22/3/2018).

Dahnil mencontohkan, sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamongan Laoly yang abai tidak melaporkan adanya sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 kepada Jokowi.

Baca juga: PAN Nilai Luhut Terlalu Kreatif Tanggapi Kritik Amien Rais

Lainnya, beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengeluarkan pernyataan agar KPK menunda proses hukum calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018.

Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membalas kritik yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais dengan ancaman.

"Tengok saja, sebelumnya Menteri Hukum dan HAM yang seringkali bertindak di luar kendali Presiden, kemarin Wiranto, dan terakhir ya Luhut," ungkap Dahnil.

Menurut Dahnil, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan para pembantu presiden tersebut merugikan pemerintahan Jokowi.

"Ini sebenarnya justru merugikan pemerintah. Sikap (Luhut) kayak anti-kritik," ujar Dahnil.

Luhut geram

Sebelumnya Luhut mengaku heran terhadap seorang tokoh senior yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Baca juga: Istana: Ancaman Luhut Tak Mewakili Sikap Presiden

Kegeraman tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin? Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut.

Luhut mengancam akan membongkar dosa tokoh senior yang asal-asalan mengkritik pemerintah. Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu, kok. Background saya spion juga," kata purnawirawan Jenderal TNI ini.

Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun, banyak pihak meyakini yang dimaksud Luhut adalah Amien Rais.

Sebab, sebelumnya Amien sempat bicara bahwa program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan.

Kompas TV Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ikut campur dalam membahas kriteria cawapres Pendamping Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com