Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/03/2018, 12:02 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang geram dengan orang-orang yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Fadli menilai tak seharusnya Luhut menyampaikan kegeramannya di depan publik.

"Saya kira untuk apa sih ancam-ancam, kayak enggak punya dosa juga. Ya kalau mencari-cari, kan, bisa saja ditemukan di masa lalu, siapa manusia yang sempurna?" kata Fadli di Gedung DPP Gerindra, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

(Baca juga: Respons PAN Atas Kegeraman Luhut Pandjaitan)

Politisi Gerindra itu menganggap apa yang ditampilkan Luhut merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang harusnya dihindari. Namun, ia memaklumi bahwa sikap tersebut merupakan karakter Luhut.

"Saya maklum itu Pak Luhut hanya emosional saja. Jadi mestinya tidak perlu keluar kata-kata seperti itu apalagi kita di era demokrasi, kan, berhak melakukan kritik dan dijamin konstitusi," ujarnya.

Kegeraman Luhut tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

Awalnya, Luhut bicara panjang lebar soal hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya di bidang Kemaritiman. Setelah memberi pemaparan selama 16 menit, ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.

(Baca juga: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah)

Hanya saja, Luhut meminta agar kritik itu tidak disampaikan secara asal-asalan. Ia lalu menyinggung soal adanya tokoh senior yang menyebut program pembagian sertifikat Jokowi membohongi rakyat.

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut.

Luhut pun mengancam akan membongkar dosa-dosa orang yang asal-asalan mengkritik pemerintah. Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu, kok. Background saya spion juga," kata purnawirawan Jenderal TNI ini.

"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" tambah dia.

Kompas TV Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo penuh kebohongan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com