Oesman Sapta Anggap Putusan Sela yang Kembalikan Posisi Sudding Tak Berlaku

Kompas.com - 22/03/2018, 00:50 WIB
Oesman Sapta Odang dan Wiranto di acara syukuran Hanura Kompas.com/Rakhmat Nur HakimOesman Sapta Odang dan Wiranto di acara syukuran Hanura

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang menilai putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengembalikan posisi Syarifuddin Sudding sebagai sekjen tidak berlaku. Ia menegaskan Sekjen Hanura saat ini tetap Hery Lontung Siregar

Hal itu disampaikan Oesman menanggapi putusan sela yang memerintahkan ditundanya pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) No. M.HH-01.AH.11.01, di mana posisi Sudding digantikan Hery Lontung Siregar.

"Enggak, itu enggak berlaku," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Ia pun meyakini putusan sela tersebut tak akan mengganggu konsolidasi Hanura dalam menghadapi Pemilu 2019.

Baca juga : Putusan Sela PTUN Kembalikan Posisi Sudding sebagai Sekjen Hanura

Saat ditanya apakah Hery tetap berhak menandatangani Surat Keputusan pendaftaran calon anggota legislatif selaku sekjen, Oesman menjawab dirinya bersama Hery yang akan menandatangani SK tersebut, bukan Sudding.

"Enggak laku (tanda tangan) dia (Sudding)," tutur Oesman.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir. Ia menilai kubu Sudding tak menyampaikan informasi yang sesungguhnya.

Menurut dia, PTUN hanya meminta penundaan pelaksanaan SK Kementerian Hukum dan HAM terkait kepengurusan baru. Namun karena SK tersebut sudah dilaksanakan maka tak bisa lagi ditunda.

Baca juga : Pengikut Daryatmo Wajib Taubat Jika Ingin Daftar Caleg Hanura

"Anda dapat info dari kubu Sudding kan dibatalkan. Belum pernah dibatalkan. Minta pada Kemenkumham menunda dalam arti menunda pelaksanaan. Tapi sudah dilaksanakan, jadi ya sudah. Tetap SK berlaku," kata dia.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan Partai Hanura kubu Daryatmo melalui putusan sela yang memerintahkan ditundanya pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) No. M.HH-01.AH.11.01.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X