Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP dan Hanura Tak Masalah Jokowi Gandeng Cawapres dari Kalangan Profesional

Kompas.com - 27/02/2018, 06:59 WIB
Moh. Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyebut, Presiden Joko Widodo bisa saja menggaet calon wakil presiden dari kalangan profesional bila elektabilitasnya tetap tinggi hingga menjelang masa pencoblosan.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan tak masalah dengan wacana tersebut. Apalagi, PPP sudah menyatakan akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Hanya saja kata Arsul, perlu diperhatikan, bahwa semua partai pendukung Jokowi di Pilpres mendatang harus sepakat terlebih dulu bagaimana kriteria cawapres dari kalangan profesional itu.

"Harus bicara kriteria dulu. Kriteria cawapres bisa kita beda-bedakan. Dari kelompok agamis, militer, polri dan profesional. Kita bisa saja menyepakati satu kelompok tapi memenuhi elemen kelompok yang lain," ucap Asrul kepada Kompas.com ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Baca juga : PDI-P Sebut Jokowi Bisa Gandeng Cawapres Kalangan Profesional

Tak berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Yus Usman Sumanegara mengatakan, kriteria adalah hal paling awal yang harus disepakati semua partai politik pendukung di Pilpres nanti.

"Partai pendukung (harus) menyepakati bersama kriteria yang pantas, yang pas untuk mendukung pak Jokowi. Dalam arti bisa meningkatkan elektabilitas. Itu kan juga sangat penting," kata Yus.

"Lalu siapa yang paling pas memenuhi kriteria itu baik dari segi kompetensi dan profesionalitas maupun ketokohan yang mampu membantu elektabilitas pak Jokowi," sambungnya.

Hanya saja. kata Yus, usulan cawapres dari kalangan profesional tersebut bergantung dengan Jokowi. Apakah Jokowi berkenan atau tidak untuk bersama-sama bertarung di Pilpres 2019.

Baca juga : Jusuf Kalla Sebut Ada 2 Kriteria Ideal Cawapres untuk Jokowi

"Tentu kan diterima usulan cawapres itu banyak bergantung kepada pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri komitmen mau komunikasi dengan partai politik. Siapapun partainya, tak cuma Hanura, ada PKB juga. Nah itu posisinya kembali ke pak Jokowi," kata dia.

Yus pun mengaku tak khawatir, ada gesekan antar partai politik pendukung Jokowi karena berebut menyodorkan kadernya sebagai pasangan mantan Gubernur DKI Jabatan tersebut.

"Kalaupun ngotot, kalau pak Jokowi punya pilihan ya kuncinya ada di pak Jokowi untuk menekan konflik," kata Yus.

Kompas TV PDI Perjuangan telah resmi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com