Ia menyadari cara lain yang bisa ditempuh partai untuk mengganti posisinya di Pimpinan MPR yakni melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Dengan mengganti dirinya dari keanggotaan DPR dan MPR, maka MPR memang bisa memberhentikan Mahyudin lantaran tak lagi berstatus sebagai anggota DPR dan MPR.
Baca juga: Golkar Harap Mahyudin Selesaikan Polemik Wakil Ketua MPR Baik-baik
Namun, Mahyudin mengaku tak akan tinggal diam jika hal itu ditempuh Airlangga sebab PAW harus memiliki dasar yang jelas. Misalnya, anggota DPR yang bersangkutan tersangkut kasus hukum atau melanggar kode etik partai atau DPR.
Jika itu dilakukan, ia tak segan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR.
"Saya tidak mau berkonflik. Tapi saya akan membela diri dan hak saya. Partai Golkar kan bukan punya Pak Airlangga sendirian. Milik semua termasuk saya," kata Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Mahyudin mengaku, telah menghadap Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyikapi wacana penggantian dirinya dari posisi Wakil Ketua MPR.
Ia mengatakan Ical, sapaan Aburizal, tidak menyetujui rencana tersebut.
Menurut dia, ketidaksetujuan Ical menjadi halangan bagi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto untuk mengganti dirinya dari posisi Wakil Ketua MPR.
"Pergantian atau langkah strategis berkaitan dengan pemilihan presiden dan wapres, pimpinan lembaga negara, berdasarkan AD/ART partai harus bersama-sama dewan pembina. Saya sudah menghadap ke Pak Aburizal, dan beliau menyatakan tidak menyetujui untuk adanya rotasi," lanjut dia.
Baca juga: Mahyudin Melawan Pergantian Pimpinan MPR, Ini Komentar Ketum Golkar
Mahyudin menyayangkan langkah Airlangga karena Golkar seharusnya fokus pada pemenangan Pemilu 2019, bukan memunculkan konflik di internal partai.
Konsultasi dengan Ketua MPR
Terkait rencana pergantian Mahyudin, Airlangga sempat berkonsultasi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
"Kami kan kemarin kami sudah rapat ya tentu sewajarnya seperti kami melakukan pergantian wakil ketua MPR, kami tentu berkonsultasi dulu. Sehingga setelah berkonsultasi, proses administrasinya segera menyusul," ujar Airlangga.
Dalam pertemuan itu, kata Airlangga, ia juga menanyakan langsung kepada Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono terkait dengan teknis pergantian kursi pimpinan MPR.
"Kami menanyakan mekanisme yang ada dalam MPR. Jadi kami sudah mendapatkan mekanisme tentu kami akan berproses," kata dia.
Saat ditanya bagaimana jika Mahyudin menempuh jalur hukum, Airlangga menjawab, "Saya dua hari yang lalu ketemu Pak Mahyudin, enggak begitu. Saya sudah ketemu kok," jawab Airlangga.
Sementara itu Ketua MPR Zulkifli Hasan menghormati rencana Partai Golkar mengganti Mahyudin dengan Titiek Soeharto.
"Soal (pergantian) pimpinan MPR itu haknya Partai Golkar, sebagaimana haknya PAN gitu. Kami hormati, kami hargai, tentu sedang berproses. Kami tunggu nanti perkembangannya selanjutnya," ujar Zulkifli.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.