Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Cak Imin: Pemegang Rekor Pimpinan Termuda DPR yang Kini Jadi Pimpinan MPR

Kompas.com - 19/03/2018, 16:18 WIB
Diamanty Meiliana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dikenal dengan nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ternyata memiliki nama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar.

Muhaimin muda aktif berorganisasi. Dia merupakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta mulai tahun 1990-1997. 

Pengalamannya aktif berorganisasi mengantarnya langsung ke jabatan Sekretaris Jenderal PKB tahun 1998. Ia pertama kali menjadi Ketua Umum PKB pada 2005 hingga 2010. Pada 1 September 2014, ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum karena dianggap berhasil menaikkan suara pemilu 2014 menjadi 9,04%.

(Baca juga: PKB Tunjuk Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua MPR)

Kariernya di DPR dimulai pada tahun 1999 dan terpilih menjadi Wakil Ketua DPR. Saat itu usianya masih 32 tahun dan hingga kini masih memegang rekor sebagai pimpinan DPR termuda.

Tahun 2009, Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tahun yang sama, dia menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adi Pradana.

Cak Imin terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI untuk keempat kalinya untuk periode 2014-2019 dari Dapil Jawa Timur VIII setelah memperoleh 116,694 suara.

Hari ini, Senin (19/3/2018), pria kelahiran Jombang 24 September 1966 ini ditunjuk PKB untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua MPR.

(Baca juga: PKB: Muhaimin Bersedia Jadi Wakil Ketua MPR)

Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendapat jatah satu kursi pimpinan MPR setelah UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berlaku.

"Rapat pleno DPP PKB memutuskan Pak Muhaimin mengisi jabatan pimpinan MPR. Sudah sah, ya di PKB," kata Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menurut Jazilul, partainya menilai Muhaimin sebagak sosok yang layak menjabat Pimpinan MPR.

"Pak Muhaimin pernah jadi Pimpinan DPR, sekarang Pimpinan MPR, itu lebih dari cukup untuk track record. Figur Pak Muhaimin lebih menyatukan pimpinan yang ada, lebih meningkatkan kinerja yang ada, sehingga DPP PKB memutuskan itu," lanjut dia.

Berikut profil Muhaimin berdasarkan Litbang Kompas:

Pendidikan Umum :

- SD Mamba'ul Maarif Denanyar, Jombang (1979)

- Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar, Jombang (1982)

- Madrasah Aliyah Negeri I, Yogyakarta (1985)

- Fakultas Syariah, IAIN Yogyakarta

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM

- Magister Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia (UI) (1998)

 

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com